Jaga Demokrasi, KY Petakan Keamanan Pengadilan

Kadafi menjelaskan lima aspek yang diobservasi meliputi koordinasi di antara pemangku kepentingan keamanan, infrastruktur keamanan pengadilan, sumber daya manusia, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung keamanan pengadilan, dan pengelolaan risiko.

Lebih lanjut, dalam mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, KY meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi kerawanan keamanan pengadilan, khususnya menjelang Pilkada 2024.

"Perlu adanya peningkatan perhatian dari pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu maupun pemilihan kepala daerah terhadap keamanan pengadilan, termasuk alokasi anggaran dan personel yang memadai," ucap Kadafi.

KY juga meminta pengadilan melakukan perencanaan dan simulasi keamanan secara formal untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama pilkada.

Selain itu, perlu juga peningkatan jumlah personel dan fasilitas keamanan, seperti metal detector dan CCTV untuk memastikan keamanan yang lebih baik.
Halaman Selanjutnya....