Investor Tak Perlu Ragu dengan Keberlanjutan Pembangunan IKN

"UU merupakan produk legislasi antara pemerintah dan DPR sebagai wakil rakyat, jadi harus dijalankan karena sudah disetujui oleh wakil rakyat. Justru kalau tidak dijalankan atau proyeknya mangkrak justru pemerintah melanggar UU," kata Suhartoko.

Terlepas dari pro dan kontra, pembangunan IKN, papar Suhartoko, akan menciptakan pemerataan pembangunan dari hanya terpusat di Pulau Jawa menjadi Indonesia sentris.

"Dengan demikian, secara politik akan memperkuat visi kebangsaan NKRI," katanya.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, pemerintah memang perlu melibatkan investor baik dari luar maupun dalam negeri untuk berinvestasi di IKN.

Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan pembangunan IKN merupakan amanat undang-undang dan penundaan justru merugikan karena akan menurunkan kepercayaan investor.
Halaman Selanjutnya....