Investasi Lokal Pacu Pembangunan Papua dan Indonesia Timur

JAKARTA - Investasi dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) ditenggarai mengatasi ketertinggalan di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua. Sebab, investasi lokal yang meningkat pesat atas dukungan RIPPP bisa menjadi motor penggerak pembangunan wilayah Indonesia Timur.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Imam Soejoedi menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Papua tak lepas dari peran aktif investasi lokal. Investasi tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Menurut data BKPM, realisasi investasi di Papua dan wilayah Indonesia Timur terus meningkat sejak 2014. "Di awal pemerintahan, fokus kita adalah mempermudah perizinan dan menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hasilnya, investasi di Papua terus tumbuh pesat," ujarnya dalam Dialog FMB9 yang mengangkat tema '10 Tahun Membangun Papua Dengan Pendekatan Indonesia- Sentris', Senin (14/10).

Imam pun menyoroti perbandingan antara investasi yang semula didominasi oleh Pulau Jawa kini berbalik menjadi lebih tinggi di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam distribusi investasi yang lebih merata, dan Papua berhasil menarik perhatian investor karena peningkatan infrastruktur serta potensi sumber daya alamnya. "Jika pada 2014, sekitar 57 persen investasi masih terpusat di Jawa, saat ini lebih dari 52 persen investasi berada di luar Jawa, dengan Papua menjadi salah satu fokus utama," jelasnya.

Melalui pembangunan inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan infrastruktur kuat, diharapkan dapat mengatasi ketertinggalan yang selama ini menjadi tantangan utama. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPM/ Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti menyampaikan RIPPP yang diperkenalkan pada 2022 menjadi landasan utama dalam membangun Papua yang sehat, cerdas, dan produktif dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Rencana ini diimplementasikan melalui berbagai tahap rencana aksi dengan melibatkan dana Otonomi Khusus (Otsus), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Rencana pembangunan di Papua kami rancang dalam beberapa tahap aksi yang lebih rinci dan terukur. Kami menyusun rencana aksi lima tahunan, salah satunya untuk periode 2025- 2029 yang akan lebih detail dari rencana induk," ujarnya.

Sebelumnya, Tri Dewi menyebutkan, kebijakan pembangunan Papua telah dirumuskan secara matang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak 2014. Dalam perjalanannya, pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur dasar, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, tetapi juga pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.