Acapkali Terjadi Jelang Musim Tanam, DPR RI Desak Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Pupuk

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) diminta bergerak cepat mengantisipasi kelangkaan pupuk subsidi. Hal itu dimaksudkan agar produksi pertanian jangan sampai terganggu oleh permasalahan distribusi pupuk subsidi.

Anggota Komisi IV Fraksi PKB DPR RI, Usman Husin, menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi hampir setiap tahunnya. "Kami mendesak agar Kementan secara serius memperbaiki sistem distribusi sehingga pupuk bersubsidi memang benar-benar sampai kepada petani yang menjadi kelompok sasaran,” tegas Kamis (12/12).

Usman menilai sistem distribusi pupuk subsidi selama ini tidak efisien karena rantai pasok pupuk subsidi sampai ke petani terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak. “Akibatnya, penyaluran pupuk sering kali tertunda dan membuka banyak potensi penyimpangan,” ujarnya.

Penyaluran pupuk bersubsidi sering kali terhambat karena ketidakakuratan data petani. Menurutnya, basis data petani penerima pupuk subsidi sering berubah sehingga menyulitkan penyaluran. “Data petani sering kali tidak terintegrasi dan tidak update. Situasi ini kerap memicu perselisihan di akar rumput dan membuat penyaluran pupuk bersubsidi tidak akurat,” ungkap legislator asalah NTT II itu.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi pada 2025 sebesar 9,55 juta ton. Secara rinci alokasi pupuk subsidi berdasarkan jenisnya, yakni pupuk urea 4.634.106 ton, pupuk NPK 4.268.096 ton, NPK untuk Kakao 147.798 ton, dan jenis organik 500 ribu ton.

Adapun PT Pupuk Indonesia dan Kementan bergerak cepat dalam menyelesaikan administrasi pembayaran subsidi pupuk pada 2024. Langkah ini dinilai mampu mendorong efisiensi kerja dan memastikan kesiapan distribusi pupuk subsidi untuk musim tanam pertama 2025 (MT I/2025).

“Proses pembayaran subsidi pupuk yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan kini dapat diselesaikan hanya dalam satu bulan setelah tagihan diajukan. Kami sangat mengapresiasi Kementan atas percepatan ini,” ujar Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi seusai menerima Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, di Kantor PT Pupuk Indonesia, Jakarta, Rabu (11/12).

Rahmat menegaskan kesiapan Pupuk Indonesia mendukung distribusi pupuk subsidi pada awal 2025. “MT I sedang berlangsung dan kami memastikan stok pupuk subsidi telah mencukupi. Insya Allah, mulai Januari 2025 pupuk dapat langsung dimanfaatkan oleh petani,” jelasnya.

Reformasi Regulasi

Dalam pertemuan tersebut, Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi distribusi pupuk subsidi. “Aturan distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan belasan kementerian dan 145 regulasi kini telah kita ringkas secara bertahap. Prinsipnya, pupuk harus mudah diakses oleh petani tanpa mengabaikan akuntabilitas,” ungkap Wamentan.

Dia menambahkan alokasi pupuk nasional pada 2025 ditetapkan melalui Kepmentan No 644/2024 dan telah diinformasikan kepada dinas-dinas terkait di seluruh Indonesia. “Dengan terbitnya Kepmentan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah disiapkan, pupuk subsidi akan didistribusikan tepat waktu hingga ke tingkat kecamatan,” jelasnya.

Wamentan Sudaryono optimistis dengan mekanisme distribusi yang lebih sederhana, produktivitas pertanian nasional akan meningkat. “Pupuk yang tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan akan meningkatkan semangat petani, produksi nasional naik, dan target swasembada pangan bisa tercapai secepat-cepatnya,” ucap Wamentan.