Memilih Capim KPK I Presiden Perhatikan Aspirasi LSM
Integritas Jadi Tolok Ukur DPR
Foto : ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
TOLAK CAPIM BERMASALAH I Dari kiri ke kanan: Peneliti Transparancy International Indonesia Nur Fajri, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Arif Maulana, Ketua Umum YLBH Asfinawati, dan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto, memegang poster berisi penolakan terhadap Calon Pimpinan KPK bermasalah, di Jakarta, Selasa (3/9).
"Jadi bisa dibayangkan, OTT enggak ada, pencegahan tidak ada, penyidikan dihilangkan. Jadi sebetulnya apa yang tersisa dari KPK? Tidak ada," ujar Asfina.
Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo menekankan dirinya sangat memperhatikan aspirasi pegiat antikorupsi terkait sosok yang akan mengisi kursi pimpinan KPK. Presiden mengaku sudah meminta Pansel berkomunikasi dengan LSM dan sejumlah tokoh yang selama ini mengkritik capim KPK yang lolos tahapan seleksi.
Baca Juga :
Arbovirus Summit di Bali
"Saya minta NGO, suara masyarakat, dan tokoh-tokoh itu didengarkan sebagai upaya cross check," ujar Kepala Negara ketika berbincang santai dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
Presiden menunggu Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama tersebut secara resmi kepada dirinya agar ia segera mengirimkannya ke DPR untuk digelar fit and proper test. "Kalau sudah saya terima (10 nama capim KPK), baru saya kirim ke DPR. Waktu saya kan ada 14 hari," ujar Jokowi. fdl/tri/P-4
Redaktur : Khairil Huda
Penulis : Muhamad Umar Fadloli
Komentar
()Muat lainnya