Integritas Jadi Tolok Ukur DPR

Selanjutnya, Arsul mengatakan capim KPK harus memiliki karakter kepemimpinan atau leadership. "Itu (capim KPK) benar-benar orang-orang yang kuat, chief and commander, bukan chief in commander, bukan para kepala yang diperintah, tapi para kepala yang memerintah," tegas Arsul.

Menghambat KPK

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih ada nama-nama bermasalah dari 10 nama capim KPK periode 2019-2023 yang diserahkan Panitia Seleksi (Pansel) kepada Presiden Joko Widodo. Nama-nama bermasalah ini berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi.

"Mereka berpotensi untuk menghambat atau bahkan menghancurkan pemberantasan korupsi," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa.

Asfina menjabarkan, dari nama-nama yang kini sudah dikantongi Presiden, ada capim yang ingin fungsi penyidikan di KPK hilang. Padahal, KPK ada justru untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Ada juga capim yang berasal dari organisasi yang pernah menghambat proses pengungkapan kasus korupsi, tersangkut masalah etik, bahkan berniat menghilangkan operasi tangkap tangan (OTT).
Halaman Selanjutnya....