
Ini Tanggapan Jokowi Setelah Disebut sebagai Pimpinan Terkorup
Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
Foto: ANTARA/Aris WasitaSolo - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
"Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?," katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa.
Ia meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya.
"Ya dibuktikan, apa," katanya.
Menurut dia, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.
"Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?," katanya.
Disinggung soal adanya muatan politis dibalik nominasi pimpinan terkorup, ia melemparkan tawa terhadap wartawan.
"Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai," katanya.
Bahkan menurut dia, pihak tertentu bisa memanfaatkan organisasi masyarakat untuk melemparkan tuduhan tersebut.
"Bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP.
Dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, selain Jokowi, beberapa nama yang disebutkan di antaranya Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasin, dan pebisnis India Gautam Adani.
Berita Trending
- 1 Polresta Cirebon gencarkan patroli skala besar selama Ramadhan
- 2 Kota Nusantara Mendorong Investasi Daerah Sekitarnya
- 3 Ini Klasemen Liga 1 Setelah PSM Makassar Tundukkan Madura United
- 4 Pemerintah Kabupaten Bengkayang Mendorong Petani Karet untuk Bangkit Kembali
- 5 Negara-negara Gagal Pecahkan Kebuntuan soal Tenggat Waktu Laporan Ikim PBB
Berita Terkini
-
Pakar Keamanan Nyatakan TNI Tak Mungkin Kembali Terapkan Sistem Dwifungsi seperti di Era Orde Baru
-
BNPT dan Kemendes PDT Sepakat Berkolaborasi Jaga Desa dari Ancaman Ideologi Kekerasan
-
Wamendagri Ungkap Retret Kepala Daerah Gelombang II Usai Lebaran, Mensesneg Pastikan Pelaksanaan Retret Transparan
-
Bakamla Harap Jadi “Coast Guard” yang Miliki Kewenangan Penegakan Hukum di Laut
-
Ikuti Putusan MK, KPU RI: Hampir Semua Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 Digelar Usai Lebaran