Inggris Raya Beri Hibah ke RI untuk Reformasi Regulasi

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama dengan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran serta Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang pengembangan reformasi regulasi di Indonesia.

Salah satu perwujudan kerja sama tersebut yakni meliputi bantuan teknis untuk pengembangan reformasi regulasi dengan nilai bantuan mencapai £1,140,000 (satu juta seratus empat puluh ribu poundsterling) yang akan berlaku selama lima tahun hingga 31 Maret 2023.

Pemberian hibah tersebut berupa bantuan teknis untuk Pemerintah Indonesia, yang dikelola oleh Unit Pelayanan Regulasi Internasional, Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara.

"Kami harap program kerja sama ini berjalan dengan baik, dapat membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia," kata Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono, dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU, di Jakarta, Rabu (12/6).

MoU akan ditindaklanjuti dengan workshop terkait post border dan product market surveillance regime di Indonesia sebagai agenda kegiatan pertama. Implementasinya berupa pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, seminar, dan pengembangan kapasitas maupun kerja sama lain yang telah disepakati bersama secara tertulis oleh kedua negara.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menuturkan bahwa International Civil Service Effectiveness Index (InCisSE) telah menobatkan Inggris sebagai negara terbaik dalam membentuk dan mengimplementasikan regulasi. Inggris mempunyai sistem regulasi, termasuk regulasi ekonomi, yang sangat baik.

Sesuai Pasar

Melalui program kerja sama yang baru ini, Inggris berbagi keahliannya dengan mitramitra di Indonesia dengan mengimplementasikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia.

"Regulasi harus diimplementasikan guna memastikan pasar berfungsi secara efektif demi pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Regulasi yang baik menciptakan pemerintahan yang mampu mendorong bisnis startup dan investasi, sekaligus melindungi konsumen," kata Malik.

Susiwijono menambahkan bahwa reformasi regulasi dilaksanakan guna menjaga momentum perekonomian Indonesia yang masih mampu bertumbuh 5,07 persen (yoy) di triwulan I - 2019 dan diharapkan mencapai 5,3 persen di akhir 2019.

Hal ini penting mengingat kondisi perekonomian global belum membaik, yang terlihat pada penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini oleh Bank Dunia dari 2,9 persen di Januari 2019 menjadi 2,6 persen di Juni 2019," kata Susiwijono.

bud/E-9