Infrastruktur Kerakyatan

Pembangunan infrastruktur selalu menjadi agenda utama pemerintah. Entah sampai kapan selesainya, karena selalu saja ada infrastruktur dalam segala aspek. Bahkan, anggaran pembangunan infrastruktur terus diada-adakan dari berbagai sumber. Itu sebabnya, infrastruktur menunjang sistem sosial dan ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan dan bisa digunakan sebagai dasar mengambil kebijakan.

Persoalannya, pembangunan infrastruktur terkesan hanya untuk kalangan terbatas. Sebut saja pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan serta proyek-proyek yang berbiaya mahal. Namun hanya bisa dimanfaatkan menggunakan kendaraan, pesawat, dan kapal.

Sesungguhnya itu hanyalah kesan. Sebab, pemerintah sebenarnya juga mempunyai agenda pembangunan infrastruktur kerakyatan. Di antaranya, pembangunan jembatan gantung, air minum, sanitasi, penataan kawasan kumuh, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), waduk, dan program padat karya tunai.

Artinya, selain infrastruktur yang besar-besar, pemerintah juga mempunyai agenda untuk membangun infrastruktur kerakyatan, seperti pembangunan jembatan gantung. Malah, dalam empat tahun terakhir telah dibangun 164 jembatan gantung dan tahun ini ditargetkan 166 jembatan gantung. Ini perlu diketahui. Sebab, kebutuhan jembatan gantung masih banyak untuk menggantikan jembatan-jembatan lama yang kondisinya sudah getas.

Selain itu, terdapat juga program padat karya tunai berupa pembangunan rumah swadaya, rumah susun, dan rumah tapak untuk MBR. Penyediaan perumahan MBR dilakukan melalui program pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), dan rumah swadaya. Untuk tahun 2019, pembangunan rusun ditargetkan sejumlah 137 menara atau 6.873 unit, sehingga total 865 menara atau 51.766 unit. Rusus sejumlah 22.358 unit dan akan dilanjutkan pada 2019 sejumlah 2.130 unit.
Halaman Selanjutnya....