Infrastruktur Kerakyatan

Pembangunan infrastruktur selalu menjadi agenda utama pemerintah. Entah sampai kapan selesainya, karena selalu saja ada infrastruktur dalam segala aspek. Bahkan, anggaran pembangunan infrastruktur terus diada-adakan dari berbagai sumber. Itu sebabnya, infrastruktur menunjang sistem sosial dan ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan dan bisa digunakan sebagai dasar mengambil kebijakan.

Persoalannya, pembangunan infrastruktur terkesan hanya untuk kalangan terbatas. Sebut saja pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan serta proyek-proyek yang berbiaya mahal. Namun hanya bisa dimanfaatkan menggunakan kendaraan, pesawat, dan kapal.

Sesungguhnya itu hanyalah kesan. Sebab, pemerintah sebenarnya juga mempunyai agenda pembangunan infrastruktur kerakyatan. Di antaranya, pembangunan jembatan gantung, air minum, sanitasi, penataan kawasan kumuh, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), waduk, dan program padat karya tunai.

Artinya, selain infrastruktur yang besar-besar, pemerintah juga mempunyai agenda untuk membangun infrastruktur kerakyatan, seperti pembangunan jembatan gantung. Malah, dalam empat tahun terakhir telah dibangun 164 jembatan gantung dan tahun ini ditargetkan 166 jembatan gantung. Ini perlu diketahui. Sebab, kebutuhan jembatan gantung masih banyak untuk menggantikan jembatan-jembatan lama yang kondisinya sudah getas.

Selain itu, terdapat juga program padat karya tunai berupa pembangunan rumah swadaya, rumah susun, dan rumah tapak untuk MBR. Penyediaan perumahan MBR dilakukan melalui program pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), dan rumah swadaya. Untuk tahun 2019, pembangunan rusun ditargetkan sejumlah 137 menara atau 6.873 unit, sehingga total 865 menara atau 51.766 unit. Rusus sejumlah 22.358 unit dan akan dilanjutkan pada 2019 sejumlah 2.130 unit.

Tak cuma itu, pemerintah juga memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) kepada 496.165 MBR untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Tahun 2019, program BSPS akan menjangkau 206.500 unit rumah, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total hingga 2019 akan mencapai 702.665 unit.

Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pada 2015-2018 pemerintah telah membangun 56 bendungan, di mana 13 selesai dan 43 lainnya dalam penyelesaian konstruksi. Pada 2019 akan dibangun 9 bendungan baru. Maka, total bendungan yang dibangun sejak 2015-2019 adalah 65. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air yang pada 2014 Indonesia memiliki 231 bendungan.

Bahwa masih ada yang belum menikmati infrastruktur, itu hanyalah soal waktu. Terpenting, pemerintah berusaha untuk membangun infrastruktur agar bisa memenuhi tujuan ekonomi, sosial serta konektivitas lingkungan. Lebih dari itu, sekecil apa pun infrastruktur pasti bermanfaat. Toh, tujuan pembangunan infrastruktur adalah memberikan efek berganda. Lagi pula, sebelum dibangun sudah didata pemanfaatannya.

Pembangunan infrastruktur memang harus tetap menjadi prioritas. Hanya, ke depan, diharapkan pemerintah bisa mengemas komunikasi pembangunan infrastruktur agar tidak semata-mata mengejar proyek besar. Artinya, harus ada upaya untuk memublikasikan tentang pembanguan infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan kawasan seperti metropolitan, perbatasan, ekonomi khusus, dan pariwisata. Ketersediaan infrastruktur juga akan mendukung revitalisasi industri manufaktur agar bisa berdaya saing sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.