Infrastruktur Berkelanjutan Terkendala Pembiayaan

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan masih terkendala pada keterbatasan sumber pembiayaan. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Kamis (6/6) mengatakan anggaran infrastruktur di kementeriannya cukup besar dengan rata-rata di atas 100 triliun rupiah, namun mampu memenuhi kebutuhan.

Dalam lima tahun (2015-2019) total anggaran Kementerian PUPR sebesar 548,4 triliun rupiah yang terbagi tahun 2015 sebesar 119,6 triliun rupiah, tahun 2016 sebesar 98,1 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 106,3 triliun rupiah tahun 2018 sebesar 113,7 triliun rupiah dan tahun 2019 sebesar 110,7 triliun rupiah.

Dengan keterbatasan itu, maka pembiayaan infrastruktur seperti jalan tol perlu melibatkan masyarakat melalui badan usaha. "Dengan demikian anggaran infrastruktur yang ada dioptimalkan bagi pembangunan di kawasan perbatasan, daerah terpencil maupun infrastruktur kerakyatan seperti air minum, sanitasi, jembatan gantung, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin diperluas cakupan layanannya," kata Endra.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Sebab, Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharan infrastruktur.

Sejak tahun 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek.
Halaman Selanjutnya....