Industri Pengguna Biosolar Ditindak

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melarang pelaku industri menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti biosolar. Larangan itu berlaku baik untuk proses produksi, pembangkit listrik, ataupun transportasi angkutnya. Tujuannya agar pasokan BBM subsidi tepat sasaran atau dapat memenuhi permintaan masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam inspeksi mendadak (sidak) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero), akhir pekan lalu, di sejumlah daerah, penyelewengan solar subsidi masih marak. Kondisi itu pun memicu terjadinya kelangkaan pasokan.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengaku menginstruksikan jajaran direktorat di lingkungan Kemenperin untuk menyampaikan kepada seluruh sektor binaannya agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. "Kalau perusahaan industri masih menggunakan BBM bersubsidi, akan ada sanksi tegas," tegasnya, di Jakarta, Selasa (12/4).

Merujuk data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kebutuhan solar di sektor industri untuk mendukung proses produksi dan pembangkit listrik terus meningkat. Pada 2021, kebutuhan solar untuk produksi sebanyak 8,4 miliar liter, meningkat drastis dari 214,9 juta liter pada 2019.

Menperin meyakini sektor industri binaan Kemenperin dapat mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan solar, yakni Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Halaman Selanjutnya....