Industri Minta Regulasi Kepastian Perlindungan Data Pribadi

Kebutuhan dan keunggulan memiliki otoritas pemerintahan yang independen juga disoroti oleh Rofi Uddarojat, Kepala Kebijakan Publik Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA), menurunya independensi otoritas perlindungan data adalah lembaga penting dari perlindungan data yang efektif. Otoritas pengawas yang independen dan berdedikasi dengan keahlian dan wewenang investigasi dan penegakan yang kredibel bermanfaat bagi individu dan operator bisnis.

"Sejalan dengan hal tersebut, survei Mastel dan APJII pada tahun 2017 menemukan bahwa 79% responden di Indonesia keberatan jika data pribadi mereka ditransfer tanpa persetujuan dan izin yang jelas, dan 98% responden mendukung pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)," katanya.

Sedangkan Manajer Senior Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek, Ardhanti Nurwidya mengatakan, pihaknha terus memastikan langkah-langkah keamanan dan keselamatan yang optimal untuk melindungi privasi data pengguna dan mitranya. Sebagai pemain teknologi regional, Gojek mematuhi berbagai hukum dan peraturan yang berlaku serta praktik pasar.