Industri Ekstratif Persempit Ruang Masyarakat Adat

Poinnya, tegas Asep, bahwa masih banyak persoalan Ham di Indonesia dan global yang belum terurai sampai saat ini dan itu menjadi tugas negara untuk menyelesaikannya.

Lindungi Masyarakat

Manajer kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Parid Ridwanuddin mengatakan masyarakat yang terdampak perubahan iklim harus dilindungi. Apalagi sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi dampak kerusakan iklim.

Menurut Parid, Indonesia sangat membutuhkan Undang-Undang Perubahan Iklim. Tujuannya, untuk menegakkan keadilan iklim bagi masyarakat Keadilan Iklim mensyaratkan beberapa sikap. "Yakni menuntut pergeseran dari wacana tentang gas rumah kaca dan pencairan es menjadi gerakan hak-hak sipil dengan orang-orang dan komunitas yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim, terutama masyarakat yang berada di pusat permasalahan," tandasnya.

Dalam kesempatan lain, Menlu Retno Marsudi berkomitmen terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sidang ke-52 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Selasa (28/2) waktu setempat.