Industri Biodiesel Sudah Ikuti Aturan Pemerintah

JAKARTA-Industri biodiesel di Indonesia dinilai telah beroperasi sesuai arahan pemerintah dengan berupaya membangun kemandirian energi di dalam negeri, serta mendukung sektor perkebunan kelapa sawit.

Hal itu menyikapi demo sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan petani kelapa sawit,dan terus-menerus menyuarakan mengenai pengusaha yang dianggap diuntungkan subsidi biodiesel.

"Produsen jangan terusan-terusan jadi victim (korban) karena mereka mengikuti aturan pemerintah. Kalau ada yang dilanggar ada proses hukumnya," kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Policy (Paspi) Tungkot Sipayung, Selasa (14/11).

Menurutnya, subsidi biodiesel sebenarnya bukan diberikan kepada pelaku usaha, tetapi kepada konsumen. Pasalnya, harga biodiesel tergantung harga Crude Palm Oil (CPO) dan bahan bakar minyak (BBM) dunia. Pemerintah setiap bulan telah menetapkan Harga Indeks Pembelian (HIP) solar dan HIP biodiesel. Jika HIP solar lebih murah dari HIP biodiesel, maka Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menutup selisihnya (HIP biodiesel dikurangi HIP solar). Sebaliknya, bila HIP Solar lebih mahal dari HIP biodiesel (seperti saat ini) tidak ada subsidi dari BPDKS.

Pada kesempatan itu, Tungkot juga menjelaskan bahwa kartel di industri sawit, terutama minyak goreng di Indonesia secara ekonomi tidak ada karena jumlah pemainnya banyak. "Paling ideal adalah persaingan sempurna, yang mana pemainnya banyak, seragam, dan tidak ada persaingan tapi itu hanya ada di text book," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....