Indonesia Tunjukkan Komitmen Tata Kelola Data di DEWG G20

"Tata kelola data tidak saja data pribadi. Data pribadi itu sangat luas, ada geoparsial, data kependudukan dan lain sebagainya. Ada konteks data yang besar, ada meta data. Tidak semua yang kita minta kan bisa terwujud, tetapi terkait dengan data ini begitu strategis dan penting, setidaknya dapat dibicarakan di meja perundingan," tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, saat ini pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Data Pribadi tengah berproses di Komisi I DPR RI. Bahkan, Menkominfo meyakini regulasi itu bisa segera selesai dan segera diterapkan.

"Legislasi khusus terkait dengan data pribadi sedang berproses dengan Komisi I DPR RI yang rapatnya pun sedang dilaksanakan secara maraton. Saya harapkan tentu kalau bisa segera selesai akan sangat bagus dan saya mendengar bahwa yang terhormat anggota DPR RI Komisi yang tergabung dalam Panitia Kerja PDP tentu punya semangat yang sama. Namun, tentu terkadang substansi belum bisa saya berikan komentar karena itu sedang dibahas," jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan tata kelola data saat ini banyak tersebar dalam berbagai regulasi yang ada. Misalnya ada pengaturan data dalam Undang-Undang Kesehatan, Keuangan dan berbagai UU lain.

"Jangan sampai kalau kita berpikir bahwa tidak ada RUU PDP, maka tidak ada legislasi yang mengawal dan menjaga data pribadi. Ada, data-data itu tersebar di banyak undang-undang sektor. Bahkan, termasuk di dalam Peraturan Pemerintah seperti PP 71 dan PP 80 tentang e-Commerce, itu juga mengatur tentang data," tandasnya.
Halaman Selanjutnya....