Indonesia Sampaikan Tanggapan Tajam atas Kritik Vanuatu soal Papua

NEW YORK - Perwakilan Indonesia menyampaikan tanggapan tajam atas sikap Vanuatu yang kembali melancarkan tuduhan pelanggaran HAM dan mendukung kemerdekaan Papua. Dalam Sidang Umum PBB di New York, Sabtu (25/9), Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI, Sindy Nur Fitry, mengkritik tuduhan tak berdasar yang disampaikan Perdana Menteri Bob Loughman Weibur. Tuduhan Vanuatu tidak berdasar dan mengusik kedaulatan negara lain.

"Saya terkejut bahwa Vanuatu terus-menerus menggunakan forum yang mulia ini untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, serta terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia," tutur Sindy.

Sindy menegaskan Indonesia menolak seluruh tuduhan itu karena tidak berdasar, dan menyesatkan. Sikap Vanuatu tersebut hanya menciptakan harapan palsu dan kosong, bahkan memicu konflik.

"Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong, serta hanya memicu konflik yang sedihnya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa," ujarnya.

HAM Diputarbalikkan

Menurut Sindy, Vanuatu berupaya mengesankan dunia, seolah-olah negara ini "peduli" terhadap isu-isu HAM. Pada kenyataannya, HAM versi mereka diputarbalikkan, dan sama sekali tidak menghiraukan tindakan teror keji yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata.

"Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan aparat penegak hukum. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat Papua," paparnya.

"Ketika ada sejumlah pekerja konstruksi yang dibunuh secara brutal, mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Ketika para guru dibantai tanpa belas kasihan, mengapa Vanuatu memilih diam? Ketika fasilitas umum yang dibangun untuk masyarakat Papua dihancurkan, mengapa Vanuatu, sekali lagi, memilih diam?" ujar Sindy.

Dia mempertanyakan apakah itu pemahaman Vanuatu mengenai HAM, karena pada kenyataannya Vanuatu justru membela separatisme dengan kedok keprihatinan HAM yang dibuat-buat.

Vanuatu terus-menerus mencoba mempertanyakan status Papua sebagai bagian yang utuh Indonesia yang tidak lagi perlu diperdebatkan. Hal ini telah melanggar tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, dan bertentangan dengan Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States (Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antarnegara).

"Kita tidak boleh membiarkan penghinaan terhadap Piagam PBB semacam ini terus dilakukan di forum ini," tegasnya.

Sindy menegaskan Indonesia adalah negara pluralistik, dengan semangat demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan berkeadilan sosial. Kami terus berupaya memenuhi komitmen untuk mempromosikan dan melindungi HAM.

Demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintah yang baik, dan keadilan sosial merupakan komponen vital dalam mewujudkan HAM. Seluruh warga negara diperlakukan setara, tanpa memandang latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonomi.

"Bukalah mata Anda dan lihat gambar utuhnya. Lihatlah semuanya atau Anda akan tersesat," pungkasnya.