Indonesia Kini Miliki Regulasi untuk Lindungi Infrastruktur Informasi Vital

JAKARTA - Indonesia kini resmi memiliki dasar hukum untuk kolaborasi untuk melindungi infrastruktur informasi vital. Dasar hukum kolaborasi untuk melindungi infrastruktur informasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV).

Demikian diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Ferry Idrawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/6).

Menurut Ferry, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Mei 2022. "Perpres tersebut sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena merupakansalah satu fondasi dasar sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan keamanan siber yang ada di Indonesia untuk turut serta dalam mengamankan ruang siber nasional," kata Ferry.

Ferry menambahkan, pertimbangan penerbitan perpres tersebut diantaranya pemerintah punya kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan terhadap Infrastruktur Informasi Vital sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Kemudian pertimbangan lainnya terkait dengan gangguan terhadap Infrastruktur Informasi Vital yang dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan serta perekonomian nasional.

"Dan memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi Infrastruktur Informasi Vital dari segala jenis gangguan sebagai akibat informasi elektronik dan transaksi elektronik," katanya.
Halaman Selanjutnya....