Indonesia Butuh Ribuan Desa Devisa

YOGYAKARTA - Salah satu poin utama cara petani sejahtera adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani, teknologi, dan penyaluran hasil produksi.

Dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jelas menyebutkan Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

"Karena itu, program Desa Devisa yang dikembangkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) harus didukung dan diperkuat," kata Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub, ketika dihubungi di Yogyakarta, Jumat (9/7).

Dengan adanya rantai pasok, produk petani bisa dikendalikan melalui kelembagaan ekonomi petani, seperti program Desa Devisa, unit-unit kerja di on farm (pengolahan lahan, penanaman, perawatan, panen) dan off farm (pascapanen, pengolahan hasil panen, packaging, kualitas, dan pemasaran) bisa jadi rantai yang kuat dan bisa bersaing di level dunia.

"Petani mesti memiliki koperasi yang mengusahakan hulu-hilir oleh petani sendiri dengan bermitra secara setara dengan perusahaan, korporasi, koperasi lainnya yang membutuhkan komoditi pertanian, termasuk yang bisa diekspor," tandasnya.
Halaman Selanjutnya....