Independensi BI dan OJK Harus Berpihak ke UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

Perbankan tidak pernah didorong untuk belajar dari kenyataan krisis ekonomi 1998. Sebaliknya malah dibiarkan mengulangi pengelolaan perbankan di masa Orde Baru, yaitu dana perbankan banyak mengalir ke pemilik bank dan para konglomerat.

"Ingat, bank itu bukan pemilik dana. Uang dari rakyat harus disalurkan ke rakyat. Kenapa intermediasi perbankan malah disalurkan ke oligarki dan konglomerasi. Independensi BI dan OJK itu tujuannya untuk terhindar dari oligarki dan konglomerasi. Lha ini malah digunakan untuk membesarkan oligarki dan konglomerat. Kalau ini tidak dibenahi secara masif, jangan harap Indonesia bisa lepas dari fail state. Siklus kehancuran bank itu sudah terlihat. Jangan bilang perbankan kita kuat, Credit Suisse Bank saja bisa collapse, " tandas Hardjuno.

Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, mengatakan, independensi BI harus lebih berpihak pada ekonomi yang bersifat kerakyatan untuk tujuan pemerataan dan kesejaheraan. Penggunaan hak istimewa tersebut untuk oligarki merupakan tindakan penyalahgunaan.

Jika indepedensi BI dalam kebijakan hanya ditujukan pada kelompok tertentu, justru akan mendorong terciptanya ketimpangan ekonomi dan sosial. Jadi ketimpangan bukan hanya karena pembangunan terpusat di daerah tertentu saja, keberpihakan yang salah juga akan menimbulkan dampak yang luas.

Penyalahgunaan seperti ini justru membuat independensi yang dimiliki semakin jauh dari tujuan keadilan dan pemerataan ekonomi. Agar ekonomi lebih adil dan merata, masyarakat kelas bawah harus mendapat modal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. "Independensi seharusnya digunakan seluas-luasnya untuk memberi kesempatan pada semua warga termasuk yang memiliki pendapatan rendah, agar bisa menikmati kehidupan yang layak," tutur Dian.
Halaman Selanjutnya....