IKN Siap Jadi Pelopor Kota "Zero Carbon" di Indonesia

» IKN ciptakan kemandirian energi dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga energi global.

» Pemerintah tidak bisa sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat.

JAKARTA - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap menjadi pelopor kota zero carbon di Indonesia dengan membangun infrastruktur energi kota yang kompatibel dengan penerapan konsep energi hijau.

Untuk mencapai itu, otorita IKN merumuskan rencana menyeluruh, yang mencakup beberapa strategi, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, serta pemanfaatan energi gas yang rendah karbon untuk mensubstitusi energi fosil.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dalam Forum Kapasitas Nasional III 2023 Area Kalimantan dan Sulawesi di Balikpapan, Rabu (5/7), mengatakan transisi menuju energi hijau IKN tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memicu inovasi di sektor energi bersih.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memastikan transisi yang adil dan inklusif, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan distribusi manfaat yang merata kepada seluruh masyarakat di sekitar IKN.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang diminta pendapatnya mengatakan visi IKN yang ambisius itu menandai langkah maju yang penting dalam upaya mengatasi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan di Indonesia.

Dengan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan energi gas yang rendah karbon untuk menggantikan energi fosil, IKN berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon.

"IKN juga dapat menciptakan kemandirian energi yang berkelanjutan dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga energi global," kata Aditya.

Apalagi dalam visi IKN, semua pergerakan manusia dan barang harus berbasis pada peningkatan efisiensi energi di sektor industri, transportasi. Selain hemat, juga akan mengurangi emisi secara signifikan.

Hal itu juga memerlukan adopsi gaya hidup baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat, kata Aditya, akan menjadi kunci sukses visi energi IKN Nusantara.

"Untuk mencapai itu, pemerintah tidak bisa sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat. Dalam hal ini, kerja sama dengan perusahaan energi terbarukan, ahli lingkungan, dan komunitas lokal akan sangat penting dalam merancang dan melaksanakan solusi yang efektif," kata Aditya.

Pola pendanaan, kata Aditya, juga menjadi faktor krusial dalam mewujudkan visi IKN sebagai pelopor kota zero carbon, sehingga perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan penelitian serta pengembangan teknologi hijau.

"Apabila IKN berhasil mewujudkan visinya, ini akan menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia dan di seluruh dunia. Kota zero carbon akan memberikan manfaat jangka panjang, baik dalam hal perlindungan lingkungan maupun keberlanjutan ekonomi," tandas Aditya.

Kota Masa Depan

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Wakil Rektor III, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan pemerintah punya tekad kuat dalam mewujudkan target emisi nol bersih yang telah ditetapkan.

"Komitmen pengelola IKN untuk memakai green energy dan zero carbon, energi ramah lingkungan dan berkelanjutan ini tepat sekali, perlu terus didukung dan diapresiasi. Ini akan membuktikan Indonesia dapat mencapainya dengan pengadaan sumber daya energi terbarukan, elektrifikasi efisiensi energi, dan interkoneksi jaringan," kata Surokim.

Setidaknya, IKN akan bisa menjadi miniatur, contoh, rujukan, dan proyeksi kota masa depan di Indonesia. Sebab itu, dia berharap target tersebut bukan sekadar lips service, tapi harus menjadi bagian dari grand strategy dan roadmap penggunaan energi kota berdimensi masa depan, sebagai bagian dalam mencapai target emisi nol bersih pada 2060.

Dengan demikian, IKN akan menjadi contoh kota berdimensi masa depan yang ramah pro-green dan pro-lingkungan. Komitmen tersebut, jelasnya, tidak boleh hanya parsial, tapi harus menjadi sesuatu yang substantif untuk pengembangan energi bersih dalam program-program pembangunan, termasuk pengenaan pajak karbon dan dekarbonisasi perusahaan tambang batu bara di Kalimantan dan daerah lainnya.