IKN Ciptakan Pusat Ekonomi Baru

Rudy menyebut dari 75 persen wilayah IKN dengan luas 256 ribu hektar, kawasan asli tutupan hutan hanya 42 persen. Pemerintah ingin mengembalikan sebagian hutan itu menjadi 75 kawasan terbuka hijau di mana 65 persen merupakan kawasan yang dilindungi. Bappenas pun juga memasukkan Bukit Soeharto sebagai kawasan IKN dengan tujuan lebih mudah menjaganya.

Adapun untuk jangka panjang, Bappenas memproyeksikan IKN bersama Balikpapan dan Samarinda menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pada 2045 menjadi area metropolitan. "Kita akan ciptakan enam klaster ekonomi dengan dua klaster pendukung, di sinilah keterkaitain srategi pemerintah mendorong transformasi ekonomi termasuk bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam secara optimal," kata Rudy.

Landasan Hukum

Pada kesempatan sama, Anggota DPR RI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan pemindahan IKN merupakan momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.

Lebih lanjut, Ahmad Doli memandang meskipun ide pemindahan Ibu Kota negara ini sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dari beberapa pemimpin bangsa, di masa Presiden Joko Widodo, Indonesia baru memiliki landasan hukum yang kuat berupa Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) sehingga pemindahan tersebut dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan.
Halaman Selanjutnya....