Ignatius Kardinal Suharyo : Gelorakan Terus Pengamalan Pancasila

Pelantikan Mgr Suharyo menjadi kardinal akan diselenggarakan dalam consistorium (sidang para kardinal) pada 5 Oktober 2019 di Vatikan. Mgr Suharyo mengaku kaget saat ditunjuk Paus Fransiskus menjadi kardinal karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Untuk mengetahui soal pengangkatan kardinal baru dan pengamalan Pancasila di Tanah Air, wartawan Koran Jakarta, Yolanda Permata Putri Syahtanjung, Eko Nugroho, Aloysius Widiyatmaka, dan Marcellus Widiarto berkesempatan mewawancarai Uskup Agung Jakarta, Mgr Ignatius Suharyo, di Wisma Keuskupan Agung Jakarta, Selasa (3/9). Berikut petikan selngkapnya.

Bagaimana Bapa Uskup memaknai keterpilihan sebagai kardinal ini?

Di dalam Gereja Katolik tugas/jabatan/tempat itu tidak dicari sendiri. Gampangnya, di dalam Gereja Katolik itu tidak ada jenjang karier yang bisa dicari sendiri. Semuanya penunjukan. Semua orang seperti kami memang sejak awal inginnya menyerahkan diri untuk pelayanan di dalam gereja.

Ketika 1 September 2019 itu, saya ditunjuk sebagai kardinal. Itu saya tidak diberi tahu. Pada Minggu itu dihubungi dari banyak nomer telepon, saya tidak angkat karena biasanya kalau tidak kenal nomornya, saya tidak angkat. Baru sekitar jam 18.00 WIB itu Nuncio, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, telepon saya, 'Anda ditunjuk oleh Paus, diangkat menjadi kardinal'. Ya begitu, tidak pernah ditanya, tahu-tahu ditunjuk sebagai kardinal.

Apakah Bapa Uskup terkejut dengan pemilihan ini?

Iya, pasti. Saya malah bingung. Bagi saya, penunjukan seperti ini kan tanggung jawabnya berat sekali. Kalau pekerjaan, saya tidak pernah merasa berat, karena bukan saya yang bekerja, pasti tim yang bekerja. Yang berat ini adalah tanggung jawab moralnya.

Saya selalu mengatakan sejak awal, jalan hidup saya selalu dibelok-belokkan. Yang saya rencanakan tidak pernah jadi. Dulu saya ingin menjadi pastor paroki, karena saya ingin melayani umat langsung. Belum satu tahun saya melayani paroki, pimpinan menyuruh saya belajar.

Belajar sudah jelas arahnya ke mana, harus mengajar. Saya menjadi dosen di Fakultas Teologi di Kentungan, Yogyakarta. Sejauh saya tahu, menjadi dosen itu seumur-umur ada di situ. Jadi saya pikir dulu, dunia saya sesempit Kentungan. Saya belajar di sana, sekolah, kemudian kembali ke sana. Di situ ada rumah untuk para romo tua, di depannya ada kuburan.

Tiba-tiba dibelokkan, pada 1997, saya ditunjuk menjadi uskup. Saya sudah merasa tenang di Jawa Tengah. Suasana Jawa Tengah itu nyaman bagi saya. Tiba-tiba dipindah ke sini (Jakarta). Sekarang ditunjuk sebagai kardinal. Moga-moga itu belokkan saya terakhir.

Tugas kardinal apa?

Tidak ada. Jadi di dalam Gereja Katolik itu organisasinya jelas. Pimpinan Gereja Katolik itu Paus. Di bawah Paus itu uskup. Uskup itu fungsional. Jadi, dia melayani teritori, seperti saya sekarang di Keuskupan Agung Jakarata. Jadi tanggung jawabnya uskup tidak ke siapa-siapa, langsung ke Paus.

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) itu bukan di atas Keuskupan. KWI itu hanya fungsi koordinasi. Kalau setahun sekali para uskup berkumpul itu namanya Konferensi Wali Gereja Indonesia. Keputusan-keputusan secara hakiki tidak mengikat, tetapi kita mencari jalan bersama-sama.

Jadi kardinal ini khusus memilih dan dipilih menjadi Paus?

Iya, kardinal tidak mempunyai fungsi teritorial. Yang berat itu justru tanggung jawab moral. Seorang kardinal itu nanti waktu pelantikan diberi surat untuk memimpin satu paroki di sana. Itu simbolik ya. Kardinal itu orang-orang di sekitar Paus maka mempunyai gereja di sana. Saya tidak akan tinggal di sana (Vatikan), saya pasti kembali ke sini (Indonesia). Kardinal mendapat peranan menjadi orang-orang di sekeliling Paus.

Tidak ada program kerja khusus dalam menjadi kardinal?

Tidak ada. Mungkin kalau nanti ada rapat-rapat untuk para kardinal, ya diundang. Seorang kardinal kalau dibutuhkan dan dipanggil Paus, harus segera datang. Itu saja, disuruh apa pun, saya belum mengerti.

Biasanya yang lazim itu berapa kali Paus mengundang kardinal?

Saya belum tahu apa-apa mengenai hal itu. Tidak pernah ada cita-cita menjadi kardinal. Jadinya tidak pernah mengerti.

Tantangan Indonesia sekarang bagaimana?

Saya kira kita semua bisa baca di koran, contohnya Koran Jakarta. Aneka macam masalah yang sudah lama dibicarakan, isu mengenai radikalisme dengan segala macam kompleksitasnya. Radikalisme itu bisa ke mana-mana, menggunakan segala macam isu, untuk mengganggu persaudaraan yang disebut Negara Kesatuan Republlik Indonesia (NKRI).

Yang berikutnya adalah kesenjangan. Saya ingin mengatakan kesenjangan sosial itu masih terjadi. Itu dijadikan satu dengan isu radikalisme dan agenda-agenda tersembunyi yang tidak mulia itu bisa mengerikan. Saya berharap masalah di Papua bisa secepatnya diselesaikan. Saya kira pemerintah tidak kurang-kurangnya membuat niat yang baik untuk Papua. Kekerasan tidak akan pernah menjadi jalan yang baik untuk mencapai cita-cita bersama.

Apa yang harus dibuat dalam waktu dekat untuk mengatasi Papua?

Kalau itu, saya tidak tahu. Itu urusan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di atas. Yang penting dialog. Kalau di Gereja Katolik itu jelas sekali, Papua itu tanah damai. Di sana ada masalah kesenjangan, sejarah, pendidikan. Pandai-pandailah untuk duduk bersama di dalam dialog.

Belakangan ini intoleransi terus meningkat, bagaimana mengatasinya?

Itu sangat kompleks. Kalau di dalam Gereja Katolik itu yang namanya paham iman teologi itu jelas. Ada ajaran resmi gereja. Kalau di dalam komunitas agama lain saya tidak tahu, tapi rupa-rupanya, tidak ada pemimpin yang seperti Paus. Kalau Paus jelas. Kalau Paus mengatakan begini, orang Gereja Katolik ya ikut. Sempalan-sempalan pasti ada, tetapi tidak akan besar.

Kalau perbedaan-perbedaan itu diperalat, ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan lain, saya kira seperti itu jadinya. Kalau kita membicarakan tentang agama, semua mewartakan damai. Persoalan muncul ketika orang tidak paham iman, hanya merasa cukup beragama. Tidak sungguh beriman.

Masih ditambah lagi keadaan sosial atau kesenjangan sosial. Ketika negaranya menjadi aman, kesejahteraan sosial tumbuh. Kesejahteraan sosial itu bukan soal uang dan makan, tetapi hukum dijalankan, ekonomi tidak diperalat dengan macam-macam manipulasi. Itu kesejahteraan. Jika semua itu berjalan dengan baik maka inteloransi akan berkurang.

Berapa lama kita butuh waktu untuk meminimalisir intoleransi?

Waduh, susah menjawabnya. Kalau tadi kita memperhatikan unsur-unsur yang bisa berpengaruh pada semangat intoleransi, salah satunya kesejahteraan sosial. Itu butuh waktu lama. Kedua soal keyakinan. Kalau orang sudah terlanjur menjadi seorang yang radikal maka proses deradikalisasi itu susahnya bukan main. Tidak cukup diberi khotbah, karena mereka biasanya dicuci otaknya.

Jadi bagi saya, yang sangat menentukan adalah hukum. Kalau orang intoleran itu merusak, menggunakan kekerasan untuk kepentingannya dan itu merusak tatanan hidup bersama maka di situ hukum harus berlaku. Ini bukan masalah agama, tapi persoalan pelanggaran ruang publik.

Keuskupan Agung Jakarta empat tahun ini menggaungkan amalkan Pancasila, ini akan mempercepat dalam mengatasi intoleransi?

Ya pasti. Dalam Gereja Katolik ini sejarahnya sudah panjang. Pada tahun 2003, Konferensi Wali Gereja Indonesia tiga tahun berturut-turut, para uskup seluruh Indonesia itu belajar mengenai sila kelima Pancasila, Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Alasannya ada dua. Pertama, sudah sejak zaman reformasi, Pancasila itu dibiarkan, entah sengaja atau tidak sengaja. Itu fakta.

Kedua, sejak lama yang namanya kesenjanagan sosial, kesejahteraan sosial itu semakin lebar. Maka kami bicara mengenai sila kelima Pancasila, tiga tahun berturut-turut. Tetapi, gemanya tidak begitu kelihatan. Semakin lama intoleransi tidak berkurang, bahkan sebaliknya intoleransi semakin bertambah. Maka sejak tahun 2016, Keuskupan Agung Jakarta merasa yakin bahwa salah satu tanda bahwa orang Katolik itu mencintai Tanah Air, mengajak umat Katolik mengembangkan kelima sila Pancasila.

Sebelum ada BPIP, Keuskupan Agung Jakarta sudah mulai dengan ideologi Pancasila. Waktu berjumpa dengan Presiden Jokowi, yang berbicara mengenai rencana mendirikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (sebelum BPIP), saya sudah bercerita bahwa Keuskupan Agung Jakarta sudah menggelorakan berideologi Pancasila.

Hasil evaluasi dari Keuskupan bagaimana, selama empat tahun terakhir?

Itu harus diteliti. Kami belum sampai ke situ (penelitian). Kalau misalnya melihat tanda-tanda, yang paling jelas adalah umat Katolik bisa menyanyikan lagu-lagu yang dikarang untuk ini yaitu Kita Berhikmat Bangsa Bermartabat. Dari anak-anak sampai orang tua bisa menyanyikannya. Di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, lagu-lagu nasional seperti Satu Nusa Satu Bangsa, Rayuan Pulau Kelapa itu sekarang menjadi ramai dinyanyikan. Itu tanda yang paling jelas.

Kedua, yang sangat menggembirakan adalah tahun yang lalu, Kita Bhinneka Kita Indonesia. Itu gerakan di tataran paroki sangat istimewa. Ada dua paroki yang sangat menonjol dalam hal ini yaitu di Tangerang dan Cikarang. Pastor parokinya dengan para kiai di situ itu sangat bersahabat. Romo datang ke tempat kiai. Kiai datang ke gereja tidak merasa ada ganjelan apa-apa. Saya beberapa kali diajak untuk sowan kepada kiai-kiai di sana. Saya datang ke sana pertama kali ketemu, suasananya sudah seperti seolah-olah sudah lama sekali kita kenal.

Bapa Uskup walau padat kegiatan tetap bugar, apa resepnya?

Ya sehat dengan obat. Terus terang saya tidak tahu, tapi yang pertama itu anugrah Tuhan saya diberi kesehatan. Umur terus bertambah, harus didukung oleh obat. Orang yang berusia tua secara natural organ-organnya terus melemah. Kedua, saya menjaga supaya saya tahu diri. Kalau saya lelah maka saya harus istirahat.

Kalau saya boleh sharing, saya tidak pernah punya cita apa-apa. Sejak saya jadi imam saya sadar betul bahwa hidup saya tidak di tangan saya. Hidup saya tergantung pimpinan saya. Jadi prinsip saya sejak awal yaitu tugas apa pun yang diserahkan kepada saya, saya jalankan sebaik-baiknya. Sesudah itu terserah pemimpin. Saya tidak punya ambisi dan tidak boleh punya.

Tapi masih olahraga sekali-kali?

Kalau ada kesempatan. Kalau saya sedang ada di rumah, sore hari saya olahrga, treadmill.

Tren izin mendirikan rumah ibadah bagaimana?

Tergantung tempatnya. Berbeda-beda, tergantung pimpinan pemerintah. Semua itu hak warga negara, pemerintah memberikan aturan. Nah, kalau aturan itu sudah dipenuhi makanya mestinya pimpinan pemerintahan harusnya setuju. Kalau ada pertimbangan macam-macam, kita tidak tahu pertimbangannya apa.

Ada pesan-pesan untuk warga Katolik di Indonesia?

Saya selalu mengatakan begini, 'Mari kita mengusahakan supaya inspirasi iman Katolik terwujud. Bisa menjadi warga negara yang baik. Negara ini sudah menghadapi banyak masalah yang tidak mudah. Umat Katolik jangan menambah masalah, bukan menjadi bagian dari masalah.

N-3