Hubungan Sempat Retak, Perdana Menteri Australia Perbaiki dengan Membayar Kapal Selam Rp8,5 triliun ke Prancis

WELLINGTON - Pemerintah baru yang dipimpin Partai Buruh Australia telah menyepakati pembayaran senilai 555 juta euro (sekitar Rp8,5 triliun) karena membatalkan kontrak pembelian kapal selam dari Prancis.

Langkah ini diharapkan Australia akan membantu memperbaiki keretakan hubungan antara kedua negara.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan dalam konferensi pers di Sydney, Sabtu (11/6), bahwa pemerintahnya telah mencapai penyelesaian yang "adil dan setara" dengan perusahaan galangan kapal Prancis, Naval Group.

Albanese mengatakan penyelesaian itu akan memungkinkan Australia untuk bergerak maju dalam hubungannya dengan Prancis.

"Mengingat beratnya tantangan yang kita hadapi baik di kawasan maupun secara global, penting bahwa Australia dan Prancis bersatu sekali lagi untuk mempertahankan prinsip dan kepentingan bersama kita," kata Albanese dalam pernyataan terpisah.

Australia tahun lalu membatalkan pesanan multi-miliar dolar untuk kapal selam konvensional buatan Prancis, dan sebagai gantinya memilih kesepakatan alternatif dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk kapal selam bertenaga nuklir.

Langkah itu membuat marah Paris dan memicu krisis diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan tersebut juga membuat marah Tiongkok, kekuatan besar yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik.

Australia, AS, Prancis, dan semua mitranya telah menyatakan keprihatinan tentang pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Pasifik, wilayah yang secara tradisional berada di bawah kekuasaan mereka.

Kekhawatiran mereka meningkat setelah Tiongkok dan Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan pada awal tahun ini.

"Kami sangat menghormati peran dan keterlibatan aktif Prancis di Indo-Pasifik," kata Albanese.

Albanese juga mengatakan dia sedang menantikan undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengunjungi Paris.