HPP Gabah dan Jagung Naik untuk Dukung Swasembada
Petani menjemur gabah untuk mengurangi kadar air.
Foto: AntaraJAKARTA – Pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan jagung untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.
"Dalam mengejar pencapaian swasembada pangan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menetapkan penyesuaian kebijakan harga pembelian Pemerintah gabah kering panen beras dan jagung pakan," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (2/1).
Dia menyampaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) beras dan jagung pakan sebagai dasar Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi petani dalam negeri.
- Baca Juga: Intervensi Harga Pakan
- Baca Juga: Kebijakan PPN 12 Persen Masih Jadi Polemik, DPR Segera Panggil Menkeu
"Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Senin (30/12)," ujarnya.
Arief menuturkan atas komando langsung dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan penyesuaian HPP gabah, beras dan jagung pakan dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Dia menjelaskan, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, disimpulkan HPP GKP di tingkat petani naik menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) dari Rp6.000 per kg, sementara untuk jagung dinaikkan menjadi Rp5.500 per kg dari Rp5.000 per kg.
"Ini dilakukan supaya gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat," terang Arief.
Lebih lanjut Arief memastikan semua hasil panen petani dalam negeri akan diserap oleh Perum Bulog.
"Selanjutnya kita akan fokus bersama Bulog memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer," tambah Arief.
Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa pembahasan penyesuaian HPP GKP telah dilakukan Bapanas bersama berbagai pihak antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN).
Sementara dari kalangan asosiasi antara lain Bapanas juga membahas hal itu bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).
"Bapanas juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)," kata Arief.
- Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Masa Kerja Satgas Impor Ilegal
- Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kian Lesu
Pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat target swasembada pangan, yang sebelumnya ditetapkan pada 2028, menjadi 2027. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Berita Trending
- 1 KPU: Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta pada Kamis
- 2 Hari Kamis KPU tetapkan Gubernur
- 3 Perluas Akses Permodalan, Pemerintah Siapkan Pendanaan Rp20 Triliun untuk UMKM hingga Pekerja Migran
- 4 Panglima TNI Mutasi 101 Perwira Tinggi, Kepala BSSN dan Basarnas Juga Diganti
- 5 Marselino Ditemani Ole Romeny di Oxford United
Berita Terkini
- Anak Shin Tae-yong Kecewa Setelah Ayahnya Dipecat PSSI
- DKPP Apresiasi Kerja Keras KPU dan Bawaslu Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
- Terancam Lumpuh, Lebih dari 2.300 Penerbangan di AS Batal Atau Tertunda Akibat Badai
- Komisi Kejaksaan Terima 869 Laporan Pengaduan Masyarakat, Jakarta Provinsi Tertinggi
- Menag Sebut Penurunan Biaya Haji 2025 Sesuai Permintaan Presiden dan Pastikan Tak Akan Kurangi Kualitas Layanan