Hindari Manipulasi PPDB Jumlah Sekolah DKI Perlu Dikaji

JAKARTA - Pemprov DKI Jakartadidorong mengkaji kembali jumlah sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMAuntuk mencegah manipulasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Desakan ini disampaikan anggota DPRD Jakarta, Merry Hotma.

"Zonasi itu untuk DKI Jakarta sebenarnya tidak cocok. Sebab, Jakarta kan belum merata keberadaan sekolah SD, SMP, dan SMA," kata Merry Hotma, Jumat (28/7). Merry menuturkan sejak sistem zonasi awal tahun 2020, dia sudah protes lantaran belum adanya pemerataan jumlah sekolah di setiap kecamatan maupun kelurahan.

Menurut dia, minimal harus ada kajian dari Pemprov DKI Jakarta untuk menentukan jumlah sekolah agar tidak terjadi kecurangan dari orang tak bertanggung jawab, baik di masa sekarang maupun nanti. "Kajian itu data untuk sepuluh tahun ke depan, mulai dari jangka pendek, menengah, dan panjang untuk tata ruang pendidikan," terangnya.

Kendati demikian, Merry juga menyatakan persoalan sistem penerimaan siswa sering kali berubah-ubah lantaran menyesuaikan dengan penguasa. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, menyatakan Jakarta memiliki prioritas berbeda dari wilayah lainnya.

Dia mengutamakan akses daripada jarak. "Jadi, kalau daerah lain berbasis jarak maka Jakarta berbasisakses. Akses adalah kemudahan menjangkau dari rumah siswa ke sekolah," ucap Purwosusilo.
Halaman Selanjutnya....