Harga PCR Tak Perlu Disubsidi

"Selama ini selisih keuntungan di antara harga PCR itu dinilai sangat berlebihan. Tentunya para penyedia jasa tes PCR, baik pelaku usaha, industri kesehatan, dan Kementerian Kesehatan dapat menjelaskan struktur biaya PCR test," ucapnya.

BPKN-RI menilai kementerian terkait, dalam hal ini Kemenkes, untuk menjelaskan semua komponen biaya sehingga rasionalisasi harga tes PCR bisa dikomunikasikan kepada publik secara efesien dan efektif. Selain itu, industri juga perlu mendukung arahan Presiden dengan segera melakukan penyesuaian di pasar.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai harga PCR sebenarnya masih bisa lebih turun lagi ke harga 200 ribu rupiah. Para penumpang perjalanan udara, lanjut dia, sangat terbebani dengan aturan PCR ini.

"Selain struktur biaya PCR yang tidak transparan. Ada juga provider yang banyak mengakali PCR di lapangan. Ada PCR ekspres yang harganya tiga kali lipat dari harga PCR normal," tegas Tulus.

Bantuan Pemerintah
Halaman Selanjutnya....