Harga Pangan Picu Angka Kelaparan Melonjak 150 Juta Orang

» Kenaikan harga pangan dampaknya paling dirasakan oleh mereka yang rentan.

» Penting bagi petani kecil dan nelayan untuk transformasi sistem pertanian pangan global.

JAKARTA - Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) mengungkapkan angka kelaparan di dunia terus meningkat dan bertambah hingga 46 juta orang sejak 2020 atau melonjak 150 juta orang sejak 2019. Lonjakan itu dipicu oleh kenaikan harga pangan.

Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (14/10), mengatakan berdasarkan data FAO, saat ini sebanyak 3,1 miliar orang di seluruh dunia belum mampu membeli makanan yang sehat. Kelaparan terus meningkat dan berdampak pada 828 juta orang pada 2021.

Dalam dua tahun, jumlah orang yang rawan pangan telah meningkat dari 135 juta (2019) menjadi 193 juta (2021), dan diprediksi akan lebih buruk pada 2022. FAO menyebut sekitar 970 ribu orang diperkirakan akan hidup dalam kondisi kelaparan di lima negara, yaitu Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan, dan Yaman. Jumlah tersebut sepuluh kali lebih banyak dari enam tahun lalu ketika hanya dua negara yang masyarakatnya menghadapi kondisi serupa.

"Kenaikan harga pangan mempengaruhi kita semua, tetapi dampaknya paling dirasakan oleh mereka yang rentan dan oleh negara-negara yang sudah mengalami krisis pangan," kata Aryal.

Hal itu karena dunia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang besar akibat dari konflik, krisis ekonomi, darurat iklim, degradasi lingkungan, dan dampak lanjutan dari Covid-19.

Beberapa hal yang menyebabkan kerawanan pangan disebabkan harga pangan telah melonjak ke rekor tertinggi, pupuk menjadi terlalu mahal bagi banyak petani, dan jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan terus meningkat.

Solidaritas Global

Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober, FAO menyerukan pada semua orang mengambil tindakan dan menumbuhkan solidaritas global untuk melakukan transformasi pada sistem pertanian-pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengatasi ketidaksetaraan, meningkatkan ketangguhan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tema Hari Pangan Sedunia tahun ini yaitu "Jangan Tinggalkan Satu Orang Pun: Produksi yang Lebih Baik, Nutrisi yang Lebih Baik, Lingkungan yang Lebih Baik, dan Kehidupan yang Lebih Baik".

Aryal menekankan pentingnya petani kecil dan nelayan untuk transformasi sistem pertanian pangan global.

Dia juga mendorong untuk mengubah sistem pertanian-pangan menjadi lebih efisien, lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan untuk produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik untuk semua.

Pengamat Pertanian, Said Abdullah, mengatakan kerawanan atau bahkan krisis pangan saat ini makin terasa. Situasi itu harus menjadi perhatian semua kalangan karena bisa meningkatkan angka kelaparan global.

Kondisi yang tidak biasanya adalah krisis pangan justru juga dialami oleh negara Eropa, misalnya Inggris dalam pemberitaan akhir-akhir ini mengalami situasi sulit.

Persoalan pangan memang pada akhirnya menjadi persoalan kolektif karena hari ini pasar pangan global sudah sangat terbuka dan besar mempengaruhi negara-negara.

"Solidaritas dan kolektivitas diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan," tegasnya.

Namun, lanjut Said, bagi Indonesia harusnya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional menjadi keniscayaan karena punya sumber daya pertanian dan pangan yang banyak.

Momentum G20 hendaknya digunakan untuk memperkuat inisiatif dalam negeri, misalnya melalui penguatan teknologi dan inovasi berbasis sumber daya lokal.

"Dengan penguatan produksi dalam negeri maka kita bisa menjaga stabilitas pangan," tandasnya.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan kondisi pangan di Indonesia memang rawan, karena rentan dengan bencana dan perubahan iklim yang mengancam produksi sehingga sulit juga untuk berkontribusi besar mengatasi masalah pangan global.

Kerawanan pangan itu dirasakan masyarakat kalangan bawah yang memiliki akses yang terbatas terhadap suplai pangan. Sebab itu, pemerintah harus menjaga agar produksi domestik itu terjaga.