Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Hak Atas Lingkungan Hidup ­yang Sehat

Foto : ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota melakukan aksi sebelum sidang pembacaan putusan gugatan terkait polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021). Pada aksinya mereka menuntut pemerintah bisa mengendalikan polusi udara Jakarta dan sekitarnya.

A   A   A   Pengaturan Font

« Sebenarnya, hormat pada lingkungan ­dengan menjaganya sudah menjadi tren dunia. Maka, sesungguhnya ada atau tidak putusan bersalah ini, negara atau kepala daerah harus memasukkan hormat lingkungan dalam proses ­pembangunan wilayah. »

Hari kemarin bisa menjadi sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia, DKI Jakarta khususnya. Betapa tidak, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berani menghukum atau memutuskan bahwa negara bersalah karena lalai dalam menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk ditinggali.

Memperoleh tempat tinggal dengan lingkungan bersih dan sehat adalah hak asasi. Kasus pencemaran udara, khususnya, di Jakarta diajukan 30 personel beberapa bulan lalu. Mereka adalah Melanie Soebono, Elisa Sutanudjaja, Tubagus Soleh Ahmadi, Nur Hidayati, Adhito Harinugroho, Asfinawati, dan 24 lainnya yang diwakili penasihat hukum Arif Maulana. Gugatan diajukan 4 Juli 2019.

Mereka minta agar para tergugat (Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarka Anies Baswedan, dan sejumlah menteri) dinyatakan terbukti melanggar hak asasi manusia karena lalai memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PN Jakarta Pusat kemarin menjawab harapan para pemohon. Majelis hakim memutuskan negara Republik Indonesia yang diwakili Presiden Joko Widodo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan berupa polusi udara.

Juga dinyatakan bersalah adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Para tergugat dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan dari segala perundang-undangan terkait. Sekarang hukum sudah ditegakkan.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka

Komentar

Komentar
()

Top