Hadapi Ketidakpastian Global, Presiden Minta Seluruh Pemangku Kepentingan Jaga Stabilitas Ekonomi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

Permintaan Prabowo ini disampaikan Menkeu yang hadir mewakili Presiden dalam Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

“Presiden menyampaikan agar kita semuanya memasuki tahun baru dengan membangkitkan rasa optimisme di dalam menjaga seluruh perekonomian Indonesia agar kita mampu terus semakin tangguh, semakin resilient, dan tentu makin menyejahterakan masyarakat secara adil di tengah perekonomian global yang sangat-sangat dinamis dan tidak predictable,” kata Menkeu.

Seperti dikutip dari Antara, sebagaimana yang sering disampaikan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, Menkeu mengingatkan Indonesia merupakan negara yang kaya dengan potensi alam dan posisi geostrategis yang luar biasa.

Dengan kekayaan negara dan amanat para pendiri bangsa untuk terus mengelola perekonomian Indonesia dengan asas kekeluargaan, imbuh dia, hal itu berarti pemangku kepentingan harus terus peka terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Mengelola berdasarkan asas kekeluargaan adalah memanfaatkan seluruh kekayaan negara agar bisa dinikmati dan menciptakan kemakmuran di Indonesia,” ujar dia.

Bekerja Keras

Sri Mulyani menyampaikan, hal ini juga artinya seluruh pemangku kepentingan harus bekerja keras menyelesaikan pekerjaan rumah untuk ikut menyumbang dalam memperbaiki, memperkuat, dan mendorong kemajuan nasional.

Menkeu menyampaikan Presiden berharap sektor jasa keuangan selalu sejalan atau memiliki “gelombang” yang sama dengan pemerintah sehingga bisa sama-sama menguatkan perekonomian dan menyejahterakan rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu mengingatkan tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian. Tantangan terberat terutama terjadi selama semester I 2024 yang tidak hanya dirasakan pemerintah melalui penerimaan negara yang terkontraksi, tetapi juga dirasakan sektor jasa keuangan.

“Baru pada bulan Agustus kita sedikit melihat ada the light at the end of the tunnel a little bit, just a sliver of light. Dan memang mulai terjadi beberapa perbaikan,” ujar dia.

Ia juga menyampaikan kinerja positif APBN 2024 yang ditutup dengan sehat dan aman sehingga dapat menjadi bekal yang kuat untuk memasuki tahun yang baru.

Pada akhir tahun 2024, catat Menkeu, penerimaan negara masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar.

“Defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil. Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman. Dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” kata Menkeu.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet mengatakan modal awal dalam memasuki tahun baru terutama dalam konteks APBN yang defisitnya diproyeksikan relatif lebih rendah dibandingkan prediksi sebelumnya perlu diartikan sebagai model awal untuk mempersiapkan kebijakan insentif yang memang diperlukan masyarakat terutama untuk memastikan daya beli mereka terjaga di sepanjang 2025.

Insentif yang berencana diberikan di dua bulan awal di tahun ini dalam bentuk diskon listrik, subsidi bantuan pangan, hingga insentif pajak.

"Menurut kami perlu dipertimbangkan untuk diperluas dalam konteks durasi bantuan dan calon penerima bantuan tersebut. Apalagi kalau kita perhatikan di tahun lalu permasalahan daya beli terindikasi melemah dari beberapa indikator utama termasuk misalnya deflasi yang sempat terjadi dalam beberapa bulan dan juga permintaan yang turun terlihat dari indikator PMI manufaktur yang berada pada level kontraktif di beberapa bulan di tahun lalu," ungkap Rendi.

Perluasan bantuan ini kami dasari dari upaya untuk menjaga konsumsi rumah tangga di tahun ini yang seperti kita tahu menjadi salah satu penopang produk domestik bruto (PDB) Indonesia.