Guru Belum Optimal Gunakan Bantuan Kuota Internet

Hasan mengatakan, Kemendikbudristek sudah mengirimkan surat ke masing-masing satuan pendidikan. Mereka diminta memperbarui data peserta didik maupun mahasiswanya sekaligus pembaharuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

"SPTJM itu jadi syarat kami untuk mengajukan dan menyalurkan bantuan data internet ini ke masing-masing nomor ponsel peserta didik, guru, dan dosen," jelasnya.

Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring. Akibat pandemi Covid-19, proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring sejak Maret 2020, namun masih terdapat banyak kendala.

Kendala yang paling sering ditemukan adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki fasilitas gawai. Selain itu juga, banyak siswa maupun orang tua kesulitan membeli kuota hingga sulitnya jaringan internet, khususnya yang berada di daerah pelosok.

"Pemerintah memang memiliki program bantuan kuota internet, tapi banyak siswa yang tidak punya akses HP, atau sekalipun punya, HP nya tidak support untuk PJJ atau sulitnya sinyal di tempat tinggal mereka. Ini menjadi sebuah keprihatinan yang seharusnya dipikirkan secara serius oleh pemerintah," kata La Nyalla.
Halaman Selanjutnya....