Kasus E-KTP - Ganjar Pranowo Lega Diberi Kesempatan untuk Klarifikasi
Gubernur Sulut Bantah Adanya Penawaran Uang
Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
Mantan anggota Komisi II DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Nu’man Abdul Hakim, dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, tidak memenuhi panggilan KPK.
JAKARTA - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, membantah adanya penawaran uang terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) ke pimpinan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014.
"Saya sudah jawab di pengadilan, tidak pernah ada penawaran uang pada Badan Anggaran," ujar Olly Dondokambey, seusai diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jakarta, Selasa (4 /7).
KPK dijadwalkan memeriksa lima politikus terkait dengan kasus proyek e-KTP untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Mereka adalah Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain, mantan anggota Komisi II DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Nu'man Abdul Hakim, dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Khairil Huda
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya