Godaan Kepala Daerah Besar

Terlepas dari maraknya kepala daerah yang kena OTT, kata dia, masih banyak sebenarnya kepala daerah yang punya prestasi. Tapi ibarat pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Sebagai Mendagri, tentu ia tak bisa memantau penuh tindak tanduk kepala daerah. Kadang kala, godaan itu datang secara tak kasat mata. Modusnya pun beragam. Intinya, ia meminta, kalau ada satu atau dua orang yang kena OTT, jangan kemudian seluruh kepala daerah di salahkan.

"Banyak kok kepala daerah yang sudah berbuat baik," katanya. Karena itu, kata dia, sangat penting antar aparatur saling mengingatkan. Misalnya sama seperti di Kemendagri, pemerintah daerah juga punya biro hukum. Harusnya diberdayakan. Biro hukum bisa ditanya dulu, apakah kebijakan yang akan diambil ini, tak melanggar hukum atau tidak. Kepala daerah juga punya staf ahli. "Saya selalu diingatkan Kapuspen untuk tidak menerima tamu secara tertutup, terbuka saja. Dan tetap hati-hati. Ini kalau semua mengingatkan kan enak. Ikuti aturan saja,"kata Tjahjo.

Area Rawan Korupsi

Sebelumnya pada Selasa malam (26/9), saat temu ramah dengan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Sumbar, Anggota DPRD Provinsi serta perangkat daerah hingga Lurah se-Kota Padang, Mendagri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk memahami area rawan korupsi sehingga tidak terjebak perilaku korup dan berurusan dengan penegak hukum atau terjaring operasi tangkap tangan KPK.

"Selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah 33 kepala daerah yang terjerat korupsi, selama KPK ada sudah 351 kepala daerah yang tertangkap belum lagi anak dan istrinya," kata dia di Padang, Sumatera Barat. Tjahjo memaparkan area rawan korupsi meliputi belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan belanja hibah dan bansos. Menurutnya untuk mencegah kepala daerah terlibat korupsi sudah dirancang penganggaran secara elektronik, perencanaan elektronik hingga memperkuat pengawasan seperti inspektorat daerah. sur/Ant/AR-3