Godaan Kepala Daerah Besar

Menjadi bupati/wali kota atau bahkan gubernur di daerah kerap dihadapkan pada masalah godaan suap dan korupsi. Mereka yang tak tahan, akan terjerumus dan masuk jerat KPK.

Jakarta - Kepala daerah terjerat kasus korupsi, sepertinya tak pernah berhenti. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan di daerah. Yang kena jerat, tak hanya kepala daerah, tapi juga pimpinan dan anggota DPRD, hingga kepala desa.

Memang godaan kepala daerah itu sangat besar untukmelakukan suap, gratifikasi, dan juga korupsi. "Kalau dengar OTT, sedih saya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat berbincang santai dengan Koran Jakarta, tentang kasus Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari Rabu (27/9). Tjahjo mengatakan, godaan terhadap kepala daerah itu sangat besar. Ia tak menampik, kerapkali kepala daerah yang hendak maju lagi tergoda, lantas tergelincir.

Misalnya, menjanjikan sesuatu kepada pengusaha dengan imbalan dana atau hadiah tertentu. "Karena itu jangan pernah menjanjikan apapun kepada pengusaha. Dengan maraknya OTT, saya juga harus hati-hati dan menghindari celah-celah yang dianggap rawan. Jangan pernah berbisnis apalagi menjanjikan kepada pengusaha," kata dia. Di bulan September saja misalnya, beberapa kepala daerah terpaksa harus berurusan dengan komisi anti rasuah.

Dimulai dari Walikota Tegal, kemudian Walikota Batu, Cilegon, terbaru Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Tjahjo tak habis pikir, masih ada kepala daerah yang kena jerat KPK. Padahal, ia sudah mengingatkan dalam setiap kesempatan, KPK sekarang sedang galak-galaknya. Sekarang tak boleh main-main. Korupsi jutaan rupiah saja, dikejar. "Urusan tertangkap tangan itu urusan pribadi enggak ada instruksi, eh kamu harus mengambil dana sekian, eh kamu harus memotong proyek sekian persen, kamu harus ini," tutur Tjahjo.
Halaman Selanjutnya....