IMB Pulau Reklamasi l Hanura Minta KPK Turun Tangan
Gerindra Persilakan Ajukan Interpelasi untuk Anies
Foto : ANTARA/Galih Pradipta
Pulau Reklamasi I Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D.
Anggota fraksi Hanura, Muhammad Guntur, meyakini sebagian besar anggota DPRD DKI Jakarta belum mendapatkan penjelasan utuh terkait penerbitan IMB itu. Dia menilai, penerbitan IMB untuk ratusan bangunan di Pulau Reklamasi menyalahi prosedur karena belum ada Perda Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
"Untuk menghidari adanya dugaan korupsi dalam peneribitan IMB di Pulau Reklamasi ini, saya kira nggak ada salahnya KPK turut tangan. Kami sedang mengumpulkan beberapa temuan yang diduga menyalahi prosedur yang akan diserahkan ke KPK agar segera diselidiki," ucapnya.
Dia menduga, gurita korupsi proyek reklamasi telah aktif kembali. Selain melibatkan pihak eksekutif saja, dia pun menduga ada campur tangan anggota DPRD DKI dalam penerbitan IMB yang menyalahi aturan itu.
"Berharap masyarakat maupun untuk bekerja sama memantau dan meminta Pemprov DKI mencabut kembali IMB yang telah dikluarkan. Karena ini akan berdampak sangat buruk terhadap kinerja Pemprov DKI," ujar dia. pin/P-6
Baca Juga :
Sidang Vonis Munarman
Penulis : Peri Irawan
Komentar
()Muat lainnya