Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Geoportal Satu Peta

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Presiden menyatakan, Program Satu Peta, salah satu manfaatnya dapat menghapus izin lokasi dalam kegiatan bisnis. Menurut Kepala Negara, prosedur perizinan justru akan membuat ruwet masalah upaya mendorong perkembangan dunia usaha. Selain mengatasi tumpang tindih pemanfaatan tanah, Program Satu Peta juga akan membuat perencanaan pembangunan lebih akurat lagi karena bukan hanya berdasarkan data, tapi juga peta yang detail.

Badan Informasi Geospasia (BIG) perlu menyajikan peta dasar untuk daerah dengan skala yang lebih besar untuk mengatasi persoalan pertanahan. Seluruh pemerintah daerah saatnya melakukan inovasi sistem pertanahan. Apalagi jumlah kasus sengketa pertanahan terus bertambah. Selain itu pembangunan infrastruktur juga sering terkendala masalah pengadaan tanah.

Akibatnya, proses pengadaan tanah telah menjadi hambatan bagi para investor. Melonjaknya kasus sengketa pertanahan dan kendala proses pengadaan tanah, selain membutuhkan kewibawaan hukum juga membutuhkan sistem informasi pertanahan yang andal berbasis teknologi spasial dan big data.

Sistem informasi pertanahan juga sangat berguna untuk menentukan pola spasial pusat ekonomi yang berbasis Geographical Information System (GIS) dengan faktor interoperabilitas yang baik, sehingga publik mudah mengakses lewat internet. Beberapa kali pemerintah merevisi peraturan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan. Terakhir dilakukan revisi terhadap Perpres No 65/2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Revisi kali ini untuk memperlancar proses berinvestasi. Namun, revisi selalu terkendala masalah di lapangan, sehingga tidak efektif.

Salah satu kendala signifikan adalah rendahnya kredibilitas sistem informasi pertanahan daerah karena dibuat asal-asalan dan konvensional. Akibatnya, tak ada transparansi, pengawasan dan investigasi. Salah satu dampak dari sistem informasi pertanahan amburadul, tidak optimalnya program land capping untuk pembangunan infrastruktur jalan tol. Land capping merupakan pembagian risiko antara pemerintah dan investor atau operator demi kepastian investasi.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top