Gelar Aksi Ribuan Pegawai Honorer , BAM DPR Janji Sampaikan Aspirasi ke Komisi II DPR

JAKARTA - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM DPR RI) menegaskan komitmennya untuk mencari solusi atas ketidakpastian status pegawai honorer di Indonesia. BAM DPR akan menyampaikan aspirasi ini kepada Komisi II DPR RI agar turut mengawal penyelesaian nasib tenaga honorer.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI saat audiensi dengan perwakilan Aliansi Honorer R2 dan R3 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).

“Kami akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI agar segera menginstruksikan Komisi II untuk menyelenggarakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Tujuannya jelas, yakni mencari kejelasan regulasi serta solusi konkret bagi tenaga honorer,” ujar Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani saat memimpin audiensi dengan Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

Netty menyoroti bahwa permasalahan tenaga honorer bukan sekadar isu administratif, tetapi juga berkaitan dengan regulasi yang masih tumpang-tindih. Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepegawaian, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta mekanisme rekrutmen pegawai honorer.

“Kami ingin ada penyelarasan dalam regulasi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sistem rekrutmen harus diperbaiki agar tidak terus-menerus menciptakan ketidakpastian bagi tenaga honorer,” jelasnya.

BAM DPR RI juga mencermati tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa yang diikuti 20.000 tenaga honorer, mewakili 1,7 juta pegawai honorer dari berbagai daerah, pada Senin (3/2).

Netty menegaskan bahwa tenaga honorer bukan sekadar angka dalam data pemerintah, melainkan pekerja yang telah lama mengabdi dan memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Oleh karena itu, BAM DPR RI akan mendorong pembahasan isu ini di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan memastikan rekomendasi yang diberikan mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Ini menunjukkan bahwa permasalahan honorer bukan sekadar data di atas kertas. Mereka adalah pekerja yang telah lama mengabdi dan memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Karena itu, kami di DPR merasa bertanggung jawab untuk mengawal penyelesaian masalah ini,” tegasnya.

Netty berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer agar isu ini tidak terus berulang di setiap periode pemerintahan.

Gelar Aksi

Seperti diketahui, ribuan pekerja honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.394 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut. Personel ini terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di berbagai titik untuk memastikan keamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR.

“Dalam rangka pengamanan aksi , kami melibatkan 1.394 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Para demonstran datang dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tuntutan utama agar pegawai honorer dapat bekerja penuh waktu dan tidak lagi berstatus tenaga paruh waktu. dra/S-2