Gawat! Ribuan PNS Terciduk Terima Bansos, Begini Kata Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui pihaknya menemukan sebanyak 31.624 Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif menerima bantuan sosial (bansos) dari Kemensos baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tersebar 514 kota/kab di 34 provinsi.

Risma menjelaskan dari rincian data BKN sebanyak 28.965 PNS masih aktif menjabat, sisanya merupakan pensiunan. Beberapa diantaranya yaitu dosen dan tenaga medis juga aktif menerima bantuan sosial tersebut.

"Jadi setelah kami serahkan data ke BKN, ternyata ada indikasi yang PNS itu 31.624, yang aktif setelah kita cek itu 28.965, ini akan kita kembalikan ke daerah," kata Risma saat Konferensi Pers 'Pemadanan Data' di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).

Risma mengatakan, data tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dan disetop bantuannya lantaran menurutnya mereka telah mendapatkan pendapatan rutin setiap bulannya.

"Nanti kita akan kembalikan data ini, saya berharap daerah juga merespon baik," ucap dia.

Selain itu, Kemensos juga menemukan dugaan aparatur TNI/Polri menerima bansos dari Kemensos. Namun Risma mengaku, hingga sekarang pihaknya masih terus melakukan pendataan terkait dugaan ASN TNI/Polri yang mendapatkan bansos.

"Kita sudah surati bapak panglima mudah-mudahan kami menerima jawaban karena di peraturannya tidak boleh ada yang menerima pendapatan rutin dapat bansos," kata Risma.

Risma juga menegaskan bahwa, ia tengah melakukan kajian terkait pemberian sanksi terhadap PNS dan ASN yang ketahuan menerima bantuan sosial Kemensos. Namun pihaknya belum dapat memastikan sanksi apa yang akan diberikan.

"Saya tetap kembalikan ke daerah karena memang sesuai Undang-Undang 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, daerah yang berhak menghentikan, terkait sanksi kami belum sampai sana," tegasnya.

Sebelumnya data DTKS telah diperbaiki sebanyak 134.347.246 per Oktober 2021. Pada perbaikan tersebut Kemensos menemukan nama keluarga pejabat di kementerian hingga menteri masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos.

Kemensos mengatakan akan berusaha meminimalisir kecurangan dan penyelewengan ini dengan melakukan perbaikan data DTKS setiap bulannya.