G20 Harus di Garis Depan Perjuangkan Penghapusan Utang Negara Miskin

NEW DELHI - India berharap kerja sama internasional negara-negara kelompok 20 atau G20 berada di garis depan memperjuangkan penghapusan utang negara-negara termiskin dan rentan. Negara-negara termiskin di dunia pada 2022 lalu dihadapkan pada kewajiban membayar utang sekitar 35 miliar dollar Amerika Serikat (AS) kepada kreditor resmi dan sektor swasta. Lebih dari 40 persen jumlah utang tersebut menurut Bank Dunia merupakan utang kepada Tiongkok.

Menteri keuangan India, Nirmala Sitharaman, dalam panggilan video dengan Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan sejak menjadi Presidensi G20 pada Desember lalu, negaranya akan mendesak sesama anggota G20 untuk bekerja demi kemajuan dalam masalah utang itu.

G20 pada akhir 2020 meluncurkan Kerangka Bersama, sebuah mekanisme untuk menyediakan penanganan utang yang cepat dan komprehensif bagi negara-negara yang menghadapi beban utang, terutama setelah guncangan Covid-19, yang melampaui moratorium atau penghentian pembayaran utang sementara.

Kendati demikian, para pengambil kebijakan dan politisi di beberapa negara miskin mengatakan mekanisme tersebut telah gagal memberikan banyak bantuan karena kurangnya kemajuan dalam membawa para kreditor utama ke meja perundingan dan membuat mereka berkomitmen untuk mengambil langkah bersama.

Kepada Georgieva, Sitharaman menyatakan dukungannya upaya penerapan Kerangka Bersama yang tertib dan tepat waktu seperti dikutip Antara dari Reuters.

Sitharaman dan Georgieva setuju bahwa suara "rentan dan kurang terwakili" perlu didengar melalui kepemimpinan G20.

Direktur Pelaksana IMF sebelumnya mengatakan bahwa Menteri Keuangan Tiongkok dan Gubernur Bank Sentralnya akan menghadiri pertemuan meja bundar dengan kreditor lain dan beberapa negara peminjam akhir bulan ini di India.

Sitharaman juga meminta dukungan IMF dalam memberikan analisis teknis untuk memastikan ketahanan pangan dan energi untuk semua.

Skema Penghapusan

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, yang diminta pendapatnya mengatakan skema penghapusan utang merupakan skema yang harus didukung oleh seluruh negara G20 termasuk Indonesia.

"Selama masa pandemi, jumlah utang melonjak dibarengi dengan tren kenaikan suku bunga. Situasi ini memicu banyak negara mengalami gagal bayar utang atau terjadi penyempitan ruang fiskal," kata Bhima.

Sebelumnya, terang Bhima, skema penundaan pembayaran kewajiban utang atau DSSI (Debt Service Suspensions Initiative) sudah mengemuka dalam forum G20. Namun, DSSi ternyata belum cukup meringankan keuangan negara miskin dan berkembang.

"Jadi, debt cancellation ini merupakan fase berikutnya yang lebih radikal. Pemerintah Indonesia perlu mendorong penghapusan utang bahkan untuk negara berkembang seperti Indonesia," tegasnya.