G20 Harus Bahas Transisi Energi di Negara Berkembang

Negara-negara berkembang, jelas Bambang, membutuhkan pembiayaan hijau atau green financing agar pembangkit-pembangkit listrik mereka bisa diubah menjadi pembangkit listrik berbahan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan harga yang murah. "Energi baru dan terbarukan sekarang mungkin sudah berkelanjutan dan reliable, tapi belum affordable karena rata-rata harga EBT masih mahal untuk negara berkembang," katanya.

Presidensi T20 Indonesia itu pun merekomendasikan kepada pemimpin negara-negara anggota G20 agar bisa membahas mengenai transisi energi yang berkeadilan bagi negara berkembang. "Transisi energi ini kan sangat didorong oleh negara Eropa karena mereka memiliki daya beli. Listrik ingin bersumber dari EBT pun mereka bisa membeli karena green financing-nya sudah jalan," papar Bambang.

Adapun skema yang dapat digunakan untuk membiayai proses transisi energi di negara berkembang, termasuk di Indonesia, ialah blended finance atau model pembiayaan campuran baik mencampur pembiayaan komersial, konvensional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan filantropis. Dengan model campuran itu diharapkan cost of fund atau biaya produksi EBT dapat ditekan sehingga harganya bisa lebih murah bagi masyarakat.

Bambang juga merekomendasikan agar harga listrik yang dijual di Indonesia bisa lebih fleksibel atau tidak saklek ditentukan pada awal penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA).

"Biasanya harga listrik bersumber EBT tinggi di awal, lalu ke depan harganya akan menjadi lebih rendah. Ini tidak bisa di-cover PPA, jadi harus ada perubahan mindset agar harganya lebih dinamis," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....