“Food Estate" Belum Dukung Petani

JAKARTA - Program pembangunan lumbung pangan atau food estate dinilai belum efektif mengentaskan kemiskinan. Faktanya di wilayah yang menjadi lokasi food estate, tingkat kemiskinan tidak berubah. Jorjoran anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat belum mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.

Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema, meminta penjelasan terkait progres pelaksanaan dan tingkat keberhasilan program food estate yang telah dijalankan selama setahun terakhir. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di Senayan, Jakarta, Senin (24/1).

Rapat kerja itu membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2021, automatic adjustment belanja kementan Tahun Anggaran (TA) 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun ini.

"Kami mencatat Tahun 2021, Kementan menganggarkan 740,6 miliar rupiah. Kami ingin tanyakan capaiannya seperti apa, baik di Kalimantan maupun di kampung saya, Sumba, di NTT," ujar Ansy Lema wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lebih lanjut, dia mempertanyakan kontribusi program food estate dalam upaya pengurangan angka kemiskinan. "Hari ini ketika saya baca, Sumba Tengah (merupakan) kabupaten termiskin di NTT. Angka kemiskinannya sekitar 21 persen. Lalu, bagaimana kontribusi dari program food estate ini untuk mengurangi kemiskinan?" tanyanya.
Halaman Selanjutnya....