“Food Estate" Belum Dukung Petani

JAKARTA - Program pembangunan lumbung pangan atau food estate dinilai belum efektif mengentaskan kemiskinan. Faktanya di wilayah yang menjadi lokasi food estate, tingkat kemiskinan tidak berubah. Jorjoran anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat belum mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.

Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema, meminta penjelasan terkait progres pelaksanaan dan tingkat keberhasilan program food estate yang telah dijalankan selama setahun terakhir. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di Senayan, Jakarta, Senin (24/1).

Rapat kerja itu membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2021, automatic adjustment belanja kementan Tahun Anggaran (TA) 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun ini.

"Kami mencatat Tahun 2021, Kementan menganggarkan 740,6 miliar rupiah. Kami ingin tanyakan capaiannya seperti apa, baik di Kalimantan maupun di kampung saya, Sumba, di NTT," ujar Ansy Lema wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lebih lanjut, dia mempertanyakan kontribusi program food estate dalam upaya pengurangan angka kemiskinan. "Hari ini ketika saya baca, Sumba Tengah (merupakan) kabupaten termiskin di NTT. Angka kemiskinannya sekitar 21 persen. Lalu, bagaimana kontribusi dari program food estate ini untuk mengurangi kemiskinan?" tanyanya.

Seperti diketahui, Sumba Tengah ditetapkan sebagai kawasan food estate dengan luas mencapai 10.000 hektare (ha), terdiri dari 5.400 ha kawasan persawahan, dan 4.600 ha lahan pertanian kering untuk pengembangan tanaman jagung dan peternakan. Dia pun berpesan agar program food estate membawa dampak signifikan bagi petani Sumba Tengah melalui peningkatan produktivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan petani.

"Kalau pada 2022, ada anggaran sebesar 508 miliar rupiah untuk pengembangan food estate. Artinya, selama 2 tahun ini ada 1,3 triliun rupiah yang digelontorkan. Output dan outcome-nya seperti apa, kita tidak mau pada 2022, antara before dan after tidak ada bedanya," tandas Ansy Lema.

Soal kesejahteraan, Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyoroti nilai tukar petani (NTP) subsektor tanaman pangan yang masih rendah di bawah 100 poin. Idealnya NTP sudah di atas 120 poin. Karena itu, dirinya meminta Kementan meningkatkan kesejahteraan petani selain fokus pada peningkatan produksi. "Saya bangga terjadinya peningkatan NTP, tetapi disayangkan NTP khusus tanaman pangan di bawah 100, padahal pangan merupakan ujung tombak kita," ujar Endang.

Tumbuh Positif

Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menjelaskan penyusunan strategi dan program kegiatan di tengah pandemi berdampak pada pertumbuhan PDB sektor pertanian yang konsisten tumbuh positif sejak 2020 dan berkelanjutan sampai 2021.

Produk domestik bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha di sektor pertanian tumbuh 16,24 persen pada kuartal II-2020, di saat sektor lain tumbuh negatif dihantam dampak pandemi.

"Kemudian pada kuartal I-2021, sektor pertanian berkontribusi 2,95 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Mentan.