Filipina Protes Tindakan Eskalasi Tiongkok

MANILA – Filipina pada Senin (13/1) meminta Tiongkok untuk menghentikan tindakan eskalasi di beting yang ada di Laut Tiongkok Selatan (LTS), dan mengatakan protes telah dilayangkan atas kehadiran kapal penjaga pantai, milisi, dan angkatan laut Tiongkok di zona ekonomi eksklusifnya.

Protes tersebut bermula dari kehadiran dua kapal penjaga pantai pada tanggal 5 dan 10 Januari di dan sekitar Scarborough Shoal yang disengketakan, salah satunya adalah kapal sepanjang 165 meter yang disebut oleh Filipina sebagai “monster”.

Dikatakan pula bahwa sebuah helikopter Angkatan Laut Tiongkok juga dikerahkan di daerah tersebut.

“Tindakan eskalasi kapal dan pesawat Tiongkok ini mengabaikan hukum Filipina dan internasional,” kata Dewan Maritim Nasional Filipina, sebuah kelompok antarlembaga yang bertugas menegakkan kepentingan negara di laut.

“Tiongkok harus mengarahkan kapal-kapalnya untuk berhenti melakukan tindakan ilegal yang melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya,” imbuh dewan itu dalam sebuah pernyataan.

Menanggapi protes dari Manila itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa kegiatan patroli dan penegakan hukum penjaga pantainya itu wajar, sah, dan tidak tercela.

“Tiongkok mendesak pihak Filipina untuk menghentikan propaganda jahatnya,” kata Guo.

Tiongkok mengatakan bahwa Scarborough Shoal merupakan wilayahnya dan menuduh Filipina telah melakukan pelanggaran.

Ketegangan antara Tiongkok dan Filipina, sekutu Amerika Serikat (AS), telah meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan seringnya terjadi pertikaian antara penjaga pantai mereka di LTS, yang diklaim Tiongkok sebagai kedaulatannya hampir secara keseluruhan.

Panggilan Virtual

Protes Filipina itu muncul beberapa jam setelah Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, melakukan panggilan konferensi virtual dengan Presiden AS, Joe Biden, dan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, di mana ketiga pemimpin tersebut membahas perilaku Tiongkok di LTS.

Kantor komunikasi Presiden Marcos Jr mengatakan bahwa para pemimpin sepakat untuk meningkatkan dan memperdalam kerja sama ekonomi, maritim, dan teknologi.

Panggilan telepon tersebut menyusul pertemuan puncak pertama antara Presiden Marcos Jr, Presiden Biden, dan PM Jepang saat itu, Fumio Kishida, di Washington DC pada April 2024 untuk menegakkan hukum internasional dan stabilitas regional.

Biden, yang akan mengundurkan diri pada tanggal 20 Januari, dikutip mengatakan dalam pernyataan Manila mengenai panggilan tersebut bahwa ia optimis bahwa penggantinya, presiden terpilih Donald Trump, akan melihat nilai dari kelanjutan kemitraan tersebut.

“Sederhananya, negara kita berkepentingan untuk melanjutkan kemitraan ini dan melembagakan kerja sama kita di seluruh pemerintahan kita sehingga dapat bertahan lama,” kata Biden.

Sedangkan Presiden Marcos Jr mengatakan ia yakin bahwa ketiga negara akan mempertahankan keuntungan dalam memperdalam hubungan diplomatik mereka.

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ketiga pemimpin membahas perilaku berbahaya dan melanggar hukum Tiongkok di LTS dan sepakat tentang pentingnya koordinasi berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.

"Ketiga pemimpin sepakat tentang pentingnya koordinasi berkelanjutan untuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka."

Kementerian Luar Negeri Jepang secara terpisah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ketiga pemimpin telah menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan di LTS dan Laut Tiongkok Timur (LTT), tanpa menyebut Beijing.

Jepang dan Filipina yang terikat oleh perjanjian pertahanan bilateral dengan AS, keduanya terlibat dalam sengketa teritorial terpisah dengan Tiongkok di LTT dan LTS.

Kantor Presiden Marcos Jr juga mengatakan bahwa Presiden Biden juga memuji pemimpin Filipina atas tanggapan diplomatiknya terhadap kegiatan agresif dan koersif Tiongkok di LTS. ST/I-1