Filipina Batalkan Kesepakatan Proyek Kereta dengan Tiongkok

MANILA - Menteri transportasi Filipina menyatakan bahwa Manila tidak akan lagi mencari bantuan keuangan dari Tiongkok untuk paket proyek kereta yang ambisius dan menyatakan bahwa para pejabat di negara itu yakin proyek tersebut dapat dilanjutkan dengan pendanaan dari sumber-sumber lain yang berkepentingan.

Awalnya Tiongkok akan membangun dua jalur kereta di pulau utama Luzon di Filipina dan jalur ketiga di Pulau Mindanao selatan, kata para pejabat.

Pemerintahan pimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr mengumumkan keputusan untuk membatalkan pinjaman Tiongkok di tengah ketegangan antara Manila dan Beijing di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan beberapa hari setelah terjadi dua tabrakan di perairan yang disengketakan antara kapal dan perahu dari kedua negara.

Manun Menteri Transportasi Filipina, Jaime Bautista, mengatakan ketegangan teritorial tidak terkait dengan keputusan ini.

"Kami memiliki tiga proyek yang tidak lagi didanai oleh pemerintah Tiongkok. Kita tidak bisa menunggu selamanya dan sepertinya Tiongkok sudah tidak tertarik lagi," kata Bautista pada forum pengusaha Jerman dan Filipina di distrik keuangan Makati pada Rabu (25/10) lalu. "Jadi, pemerintah kami sedang mencari sumber pendanaan lain," imbuh dia.

Proyek-proyek tersebut, yang diperkirakan menelan biaya total sebesar 4,9 miliar dollar AS, merupakan bagian dari program pembangunan yang digembar-gemborkan oleh mantan Presiden Rodrigo Duterte sebagai bagian dari kebijakan ramah pemerintahannya terhadap Tiongkok.

Bautista mengidentifikasi proyek tersebut sebagai jalur kereta sepanjang 380 kilometer dari Provinsi Laguna, di selatan Manila, ke Provinsi Bicol, di ujung selatan Luzon, lalu jalur kereta sepanjang 71 kilometer untuk menghubungkan Zona Freeport Teluk Subic ke Zona Freeport Clark, dan tahap pertama Proyek Kereta Mindanao.

Meskipun perusahaan Tiongkok dan pekerja Filipina akan membangun proyek kereta tersebut, kontraktor baru akan ditentukan setelah pendanaan diperoleh dari negara dan sumber lain, kata para pejabat.

Desakan Senator

Kurang dari sebulan setelah Duterte meninggalkan jabatannya pada pertengahan tahun 2022, Ernesto Pernia, yang pernah menjabat sebagai sekretaris perencanaan sosio-ekonomi, mengatakan bahwa Filipina sebaiknya membatalkan 3 proyek yang didukung Tiongkok itu.

"Jauh lebih baik menangani ODA (Official Development Assistance/bantuan yang diberikan pemerintah negara donor yang menargetkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan negara berkembang) dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, dan UE," kata Pernia.

Pada Kamis (26/10), Senator Grace Poe dan Sherwin Gatchalian pun mendesak Presiden Marcos Jr dan pemerintahannya untuk mencari sumber pendanaan lain apalagi pihak Beijing selalu menunda untuk mengeluarkan pinjaman tersebut.

"Penarikan bantuan pembangunan resmi dari Tiongkok untuk proyek kereta tidak boleh menggagalkan pelaksanaan program infrastruktur kami," kata Poe. "Meskipun terlihat menarik, pinjaman tersebut tidak terlalu baik karena memberikan suku bunga yang tinggi dan persyaratan lain yang dapat merugikan negara dalam jangka panjang," imbuh Poe.

Pada Juli 2022 lalu ketika Pernia menentang pendanaan Tiongkok, Kedutaan Besar Beijing di Manila mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan pandemi Covid-19 atas beberapa penundaan pemberian pinjaman tersebut.

"Mengenai infrastruktur, Tiongkok memiliki kekuatan komprehensif dan terkenal dengan kualitas dan kecepatannya. Tiongkok akan memanfaatkan keuntungannya sendiri dan mendukung Filipina untuk meningkatkan infrastrukturnya. Kedua belah pihak telah merundingkan masalah teknis dan membuat kemajuan positif untuk memajukan proyek tersebut," kata Kedubes Tiongkok saat itu. BenarNews/I-1