Energi Terbarukan Butuh Insentif

Pemerintah diminta untuk memberikan insentif kepada pengembangan energi terbarukan, agar beban kebergantungan energi impor secara nasional berkurang.

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk meningkatkan penggunaan energi bersih yang bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Skema insentif fiskal dan subsidi yang disiapkan bagi pengembang harus benar-benar sesuai kebutuhan.

"Solusinya, pemerintah harus memberikan fiskal insentif dan subsidi kepada pengembang EBT. Tapi bukan tariff incentive, soalnya ujung-ujungnya memberatkan konsumen," tegas Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radi, di Jakarta, Minggu (7/7).

Fahmi mengatakan dengan beroperasinya PLTU Jawa 7, porsi batu bara dalam kelistrikan kian dominan. Dengan begitu, pertumbuhan pembangkit listrik dari batubara dibandingkan dengan pembangkit dari Energi Baru Terbarukan (EBT) semakin tak sebanding.

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, selama ini pemerintah sudah berupaya untuk mendorong percepatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT), temasuk peraturan pemerintah yang melarang penggunaan batubara untuk PLTU Jawa. Hanya masalahnya, harga keekonomian EBT masih lebih mahal ketimbang Fosil.
Halaman Selanjutnya....