Energi Fosil Makin Memberatkan Keuangan Negara

JAKARTA - Pemerintah semestinya lebih realistis dan mengakui kalau energi fosil justru semakin memberatkan keuangan negara. Kalau tahun lalu Presiden mengatakan transisi energi jangan membebani APBN maka saat ini faktanya karena Indonesia lamban mengembangkan energi terbarukan sehingga harus menanggung beban subsidi energi fosil yang tinggi.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, di Jakarta, Selasa (23/8), menyarankan agar kebijakan berupa insentif fiskal tidak lagi mendukung penggunaan energi fosil. "Insentif untuk kendaraan pengguna BBM harus dihentikan dan diberikan kepada masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik, khususnya motor listrik," kata Fabby.

Selain subsidi BBM, pemerintah juga mensubsidi batu bara untuk PLN lewat kebijakan harga domestic market obligation (DMO). Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir jernih dan mengakselerasi energi terbarukan di sektor listrik dan transportasi.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan anggaran untuk subsidi energi berpotensi melebar 198 triliun rupiah jika harga BBM bersubsidi yakni pertalite dan solar tidak naik.

"Kita perkirakan subsidi harus nambah bahkan mencapai 198 triliun rupiah. Kalau kita tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan pembatasan maka (subsidi) 502 triliun rupiah tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai 698 triliun rupiah," kata Menkeu.
Halaman Selanjutnya....