
Elon Musk: Jika Tidak Pangkas Anggaran AS Bisa Hadapi Kebangkrutan
Presiden AS, Donald Trump bersama Elon Musk .
Foto: Jim WATSON/AFPWASHINGTON - Elon Musk mengingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) bisa menghadapi kebangkrutan jika tidak segera memangkas anggaran besar-besaran. Hal itu disampaikan saat konferensi pers bersama Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih pada Selasa (11/2).
Musk menyoroti defisit anggaran AS yang mencapai 1,8 triliun dollar AS pada 2024 serta tingginya pembayaran bunga atas utang publik.
“Mengurangi pengeluaran federal bagi Washington bukan pilihan opsional. Itu penting,” kata Musk seperti dikutip dari AFP, Rabu (12/2).
Musk ditunjuk Trump untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (US Department of Government Efficiency/DOGE) yang baru dibentuk.
Namun, wacana pemotongan anggaran itu berseberangan dengan pengadilan AS. Sebab, hakim federal mempertanyakan legalitas tindakan pemangkasan biaya yang dilakukan Trump.
Rencana besar Trump, yang secara efektif telah menutup beberapa lembaga federal hingga mem-PHK pegawai telah memicu perdebatan hukum di seluruh negeri. Beberapa tuntutan hukum berusaha menghentikan wacana tersebut.
Kelompok yang kontra menggambarkan pemangkasan anggaran itu sebagai perebutan kekuasaan yang ilegal. Sementara itu, tim Musk telah bergerak melalui lembaga-lembaga federal dan membekukan program bantuan dan mendorong pengurangan pegawai.
Menanggapi isu tersebut, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai kebangkrutan AS secara finansial sangat kecil kemungkinannya dibandingkan negara-negara kecil.
Konsumsi Domestik
Menurut Aloysius, risiko kebangkrutan AS harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, AS memiliki instrumen finansial yang jauh lebih fleksibel dibandingkan negara kecil.
“Implikasi kebangkrutan finansial pemerintahan AS tentu akan serius bagi banyak negara. Namun, secara praktis, kebangkrutan ini kecil kemungkinannya terjadi dibandingkan kalau hal yang sama dialami oleh negara kecil,” kata Aloysius.
Ia menekankan bahwa yang lebih perlu diperhatikan adalah sektor mana yang akan terdampak jika pemerintah AS benar-benar memangkas anggaran.
“Identifikasi penyebab utama lonjakan utang menjadi kunci. Apakah berasal dari belanja sosial, pertahanan, atau sektor lainnya? Ini yang akan menentukan dampaknya ke ekonomi global,” tambahnya.
Salah satu risiko utama dari pemangkasan anggaran besar-besaran adalah dampaknya terhadap konsumsi domestik AS. Jika pemangkasan menyasar jaminan sosial dan layanan kesehatan, biaya hidup masyarakat AS bisa meningkat drastis, yang akhirnya menekan daya beli mereka.
“Jika biaya hidup masyarakat AS naik akibat pemangkasan anggaran, daya beli mereka akan menurun. Hal ini berpotensi menekan permintaan impor dari AS ke mitra dagangnya, termasuk Indonesia,” jelas Aloysius.
Berita Trending
- 1 Cuan Ekonomi Digital Besar, Setoran Pajak Tembus Rp1,22 Triliun per Februari
- 2 Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas bisa Diakses Semua Warga
- 3 Ekonomi Biru Kian Cerah! KKP dan Kemnaker Maksimalkan Peluang Lapangan Kerja
- 4 Menpar Sebut BINA Lebaran 2025 Perkuat Wisata Belanja Indonesia
- 5 Bukan Arab Saudi, Negara Penghasil Kurma Terbesar Dunia Berasal dari Afrika
Berita Terkini
-
Rapat Panja RUU TNI Digelar Tertutup, Ini yang Dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil
-
Guardiola Yakin City Mampu Atasi Tekanan di Perebutan Tiket Liga Champions
-
AS Serang Kelompok Houthi di Yaman, 18 Warga Sipil Tewas
-
Perkuat Timnas, Delapan Pemain Liga 1 Sudah Berkumpul di Jakarta
-
7 Juta Hektare Lahan Berpotensi Jadi Perhutanan Sosial