Elektronifikasi Pembayaran Pacu PAD

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah yang difokuskan pada tiga area, yaitu Bantuan Sosial (Bansos), Transaksi Pemerintah Daerah, dan Transportasi.

Elektronifikasi transaksi keuangan tersebut diyakini mampu membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota hingga 12 persen. Pertumbuhan PAD itu disebabkan efisiensi dari transaksi keuangan pemda setelah mengadaptasi penganggaran elektronik.

Seluruh pengeluaran pemda menjadi tercatat sesuai pagu yang ditetapkan, dan mampu meminimalisasi anggaran-anggaran berlebih yang tidak sesuai rencana. "Penyaluran pengeluaran pemda jadi lebih efisien. Maka itu, kami akan dorong inovasi dan perluasan elektronifikasi 12 pemda dan pemda lain disepakati sejumlah program," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, di Jakarta, Selasa (28/5).

Sebelumnya, kata Perry, BI bersama pemerintah pusat dan daerah telah menggelar proyek percontohan untuk elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah di 12 pemerintah daerah, di antaranya Banyuwangi, Sleman, dan Bantul. "Hasilnya sangat memuaskan bahwa rata-rata peningkatan PAD rata-rata 12 persen. Bahkan di Sleman dan Banyuwangi, PAD meningkat sangat tinggi," ujar dia, tanpa merinci nominal peningkatan PAD tersebut.

Karena potensi pertumbuhan perekonomian daerah itu, BI, pemerintah pusat, dan daerah meminta percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan menetapkan beberapa kebijakan. Hal ini juga merupakan hasil dari rakor pemerintah pusat dan daerah (pusda) bersama BI di Jakarta, Selasa (28/5) sore.
Halaman Selanjutnya....