Ekspor Pasir Laut Abaikan Kepentingan Nasional

Karena itu, menurutnya, alasan pembersihan sedimentasi laut yang diserahkan kepada swasta ini secara telanjang mata merupakan alasan mengada-ada, dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak lain, dan merugikan keuangan negara.

Di penghujung pemerintahannya, semestinya kabinet saat ini tidak membuat kebijakan strategis dan kontroversial seperti ekspor pasir laut yang menguntungkan pihak lain atau korporasi, dan secara nyata merusak lingkungan hidup.

Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga secara terang-terangan telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan menguntungkan pihak lain atau korporasi. Pemerintah semestinya tidak menjadi beking para oligarki, apalagi masa tugas kebinet ini akan berakhir, yang seharusnya sudah masuk tahap demisioner karena sudah ada presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Atau bisa saja pemerintah menerima manfaat ekonomi dari kebijakannya yang sangat kontroversial tersebut, yang merusak ekosistem laut dan menguntungkan para oligarki," jelasnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, papar Anthony, banyak kebijakan sangat ironi. Pemerintah sebelumnya juga memberi status PSN (Proyek Strategis Nasional) untuk PIK-2 dan BSD, yang membuat penduduk setempat dapat diusir secara paksa.
Halaman Selanjutnya....