Ekonomi Diperkirakan Tumbuh 3,9%

» Belanja fiskal diperkirakan maksimum terealisasi 85-90 persen dari target karena adanya hambatan tata administratif yang lamban.

» Hampir semua perusahaan melanjutkan mengurangi belanja modal tahun ini seperti pada 2020 lalu.

JAKARTA - Perekonomian Indonesia pada 2021 diperkirakan tumbuh 3,9 persen yang lebih ditopang oleh normalisasi perekonomian di Pulau Jawa yang berkontribusi sekitar 60 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Normalisasi perekonomian itu seiring dengan dimulainya vaksinasi, sehingga sektor keuangan, telekomunikasi dan infrastruktur publik, serta kesehatan mulai bergeliat.

Pengamat ekonomi Adrian Panggabean, di Jakarta, Senin (18/1), mengatakan sinyal pertumbuhan ekonomi itu akan dimulai dengan geliat perekonomian di kuartal I-2021 sebesar 0,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Faktor lainnya yang mendorong pert u m b u h a n adalah prospek dorongan likuiditas lewat stimulus fiskal (terutama belanja modal) yang didukung oleh penurunan suku bunga acuan BI 7 day Reverse Repo Rate lebih lanjut ke arah 3,50 persen.

"Khusus pelonggaran moneter, sebaiknya bunga acuan tidak diturunkan lebih rendah dari 3,50 persen karena dua alasan, yaitu masih sangat besarnya ketidakpastian arah pergerakan aset global di 2021 yang pasti akan berdampak pada stabilitas rupiah dan juga untuk menjaga 'monetary tank' tidak terlalu kosong. Hal itu untuk mencegah munculnya komplikasi saat akan dilakukannya normalisasi moneter setelah 2022/2023," kata Adrian Panggabean yang juga Chief Economies Bank CIMB Niaga.

Selain faktor yang mendorong pertumbuhan, beberapa faktor lainnya dinilai akan menahan laju perekonomian. Pertama, dorongan fiskal akan kembali terhambat oleh kelembaman tata administratif (business processes) sehingga belanja negara maksimum mencapai 85-90 persen dari target yang direncanakan.

Di sisi penerimaan, pembiayaan akan terkendala oleh kurangnya penerimaan pajak akibat dari belum pulih sepenuhnya kondisi perekonomian. Kendala sisi penerimaan dan keperluan untuk menjaga arus kas tersebut berpotensi menghambat efektivitas dari rencana stimulus fiskal.

"Observasi saya terhadap debt carrying capacity dan semakin tingginya alokasi APBN untuk pos cicilan utang dan bunga, memberi indikasi bahwa opsi keseimbangan yang bersifat 'fiscally-neutral' (saat pemerintah melakukan operasi pembiayaan likuiditas) tidaklah banyak," katanya.

Dia memperkirakan defisit fiskal yang realistis bisa dicapai di tahun 2021 bukanlah 5,7 persen dari PDB sebagaimana yang diproyeksikan pemerintah, melainkan di rentang 5,2-5,4 persen dari PDB.

Belum Berani

Lebih lanjut, Adrian mengatakan mobilitas faktor produksi juga masih terkendala yang menyebabkan ekspansi produksi belum signifikan. Dengan laju vaksinasi dan ketersediaan stok diperkirakan membuat pe r u sahaan belum berani mengge n j o t produksi.

"Terakhi r, hampir semua pe r u sahaan melanjutkan mengurang i belanja modal tahun ini seperti pada 2020 lalu," kata Adrian.

Secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, mengatakan pemerintah akan sulit mengatasi masalah pada 2021 mendatang, terutama masalah keuangan negara.

"Defisit APBN yang melebar hingga 1.000 triliun rupiah sulit diatasi tanpa menarik utang baru," kata Salamuddin.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optimistis perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan kembali ke zona positif dan tumbuh di kisaran 4,8 hingga 5,8 persen.

Menurut Perry, ketahanan perekonomian di tahun depan ditopang oleh membaiknya sejumlah komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB).

"Sumber PDB yang pertama dari ekspor, kinerja ekspor sudah baik dan tahun depan akan semakin baik didukung dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global yang mulai pulih," katanya. n ers/E-9